Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Ada PAJAKers (istilah followers @tanyaPAJAK) yang menanyakan tentang Pajak Penghasilan Pasal 15 atau admin singkat PPh15 tapi untuk Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri. Karena keterbatasan karakter di twitter maka admin @tanyaPAJAK menulis di blog, agar mudah dipahami. Berikut ulasan singkat tentang PPh15 bagi Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.

Pengertian : Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain (KMK-416/KMK.04/1996 Jo SE-29/PJ.4/1996).

Pengertian/Definisi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah :

Orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.

Pengertian/Definisi Peredaran Bruto Dalam Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah :

Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

Dasar Pengenaan Pajak: atas penghasilan bruto yang dterima atau diperoleh WP Pelayaran Dalam Negeri dikenakan PPh sebesar 1,2% dan bersifat Final.

Jadi Atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dikenakan Pajak yang bersifat final, yaitu hanya dikenakan sekali saja. Sehingga penyetoran PPh Pasal 15 hanya satu kali saja dan dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 15, sedangkan pada SPT Tahunan hanya dilaporkan sebagai penghasilan final jadi SPT Tahunan PPh Badan/SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah nihil.

Contoh : PT. Angkasa Laut Jaya  memperoleh pendapatan/penghasilan bruto dari usaha pengangkutan orang antar pulau di Indonesia pada bulan Agt 2012 sebesar 500.000.000.

Maka PPh Pasal 15 atas penghasilan bulan Agt 2012 sebesar :

1,2 % x 500.000.000 = 6.000.000

Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari :

– pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia;

– pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia;

– pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia; dan

– pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.

Apabila Wajib Pajak melakukan kegiatan jasa angkut (perusahaan pelayaran yang beroperasi sendiri mencari muatan, pada trayek yang tetap dan melayani secara tetap dengan freight yang tertentu) dan jasa sewa (menyewakan kapal) maka WP hanya menghitung PPh atas jasa angkutnya saja karena penghasilan dari jasa sewa telah dipotong oleh pihak lain.

Pelunasan dan Pelaporan :

a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib :

· memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti;

· memberikan Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan;

· menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);

· melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan.

 

b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib

· menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)Final;

· melaporkan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan.

Penghasilan Lain

Dalam hal Wajib Pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lainnya selain penghasilan dari jasa pelayaran, maka atas penghasilan lain tersebut dikenakan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

 

Dasar hukum :

Pasal 15 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh

KMK No. 416/KMK.04/1996 Tanggal14 Juni 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib    Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

SE DJP No.SE-29/PJ.4/1996 Tanggal 13 Agustus 1996 Tentang PPh Terhadap Wajib Pajak  Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Semoga tulisan ini dapat pencerahan.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s