Kawasan Bebas dan Kawasan Berikat

PAJAKers, admin mau singgung sedikit tentang Kawasan Bebas dan Kawasan Berikat.

Apa itu Kawasan Bebas dan Kawasan Berikat?

Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. di kawasan bebas, hasilnya tidak harus untuk ekspor..

Adapun peraturan peraturan yang mengatur Kawasan Bebas adalah sebagai berikut :

PP no. 2 tahun 2009
Per 50 tahun 2009 dan SE 107 tahun 2009
PP-46 tahun 2007 stdtd PP-5 Tahun 2011 untuk Kawasan Bebas Batam
PP-47 tahun 2007, untuk Kawasan Bebas Bintan
PP-48 tahun 2007, untuk Kawasan Bebas Karimun

 

Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancangbangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor tidak di pungut PPN, Cukai dsb

Peraturan-peraturan yang mengatur Kawasan Berikat adalah sebagai berikut :

PP Nomor 32 Tahun 2009

KMK 291/KMK.05/1997 jo PMK 101/PMK.04/2005 tentang Kawasan Berikat(berlaku sejak 19 Oktober 2005 s/d 31 Desember 2011)

PMK – 147/PMK.04/2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012)

Jika anda melakukan transaksi dengan kawasan bebas atau berikat maka anda wajib membuat faktur pajak dengan kode.07 dan memberi stempel di faktur pajak tersebut.

 

Dengan keterangan sebagai berikut :

Untuk Kawasan Bebas : PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR  2 TAHUN 2009
Untuk Kawasan Berikat : Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut eksekusi dari PP Nomor 32 Tahun 2009

Untuk kawasan berikat ada baiknya memperhatikan syarat syarat yang menyebabkan mendapatkan fasilitas tidak dipunggut PPN tersebut diantara lain :

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 dinyatakan bahwa atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Iindonesia Lainnya ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM..

Maka atas barang yang akan kita jual ada baiknya kita tanyakan apakah barang tersebut digunakan untuk diolah lagi untuk menghasilkan produk untuk di ekspor.

Penyerahan atas hasil produk tersebut untuk konsumsi dalam negeri tetap terutang PPN misalnya penyerahan dari kawasan berikat ke dalam daerah pabean.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s