Pajak Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.[1] Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.[2]

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

  • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  • Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
  • Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
  • Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
  • Kemandirian
  • Pendidikan perkoperasian
  • Kerjasama antar koperasi

Kontribusi pembayaran pajak dari Wajib Pajak berbentuk koperasi, usaha kecil dan menengah saat ini sangat kecil dibandingkan total penerimaan pajak, padahal jumlah koperasi, usaha kecil dan usaha menengah sangat banyak.

Kurangnya pemahaman akan ketentuan perpajakan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang banyaknya fasilitas perpajakan yang tujuannya mendorong sektor usaha kecil dan menengah, kemungkinan dapat menjadi penyebab rendahnya kontribusi penerimaan pajak dari sektor usaha kecil dan menengah.

Berikut ini akan dibahas informasi mengenai ketentuan perpajakan yang berhub dengan #PajakKoperasi.

Bagaimana dengan pajak koperasi? Menurut sudut pandang pajak koperasi adalah subjek pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh koperasi adalah objek pajak.

Jika koperasi adalah badan usaha yang terkena pajak lantas penghasilaha apa saja yang menjadi objek Pajak penghasilan atau PPh

1. Bunga Simpanan Koperasi

Bunga simpanan koperasi merupakan imbalan yang diberikan koperasi kepada anggota berdasarkan simpanan wajib dan sukarela yang disetorkan kepada koperasi. Bunga simpanan koperasi yang akan diterima oleh anggota sesuai dengan Ad/ART Koperasi.

Bunga simpanan koperasi yang diterima atau diperoleh anggota dipotong Pajak penghasilan atau PPh Pasal 23 final oleh koperasi sebesar 15% dari jumlah bunga yang diterima sepanjang jumlah bunga simpanan yang diterima atau diperoleh anggota lebih dari Rp 240.000,00 setiap bulannya.

Dalam hal bunga simpanan yang diterima anggota tidak melebihi Rp 240.000,00 dalam sebulan, dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 (Lihat

2. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

SHU merupakan bagian laba yang diberikan kepada anggota atas simpanan pokoknya.

Pemberian SHU tidak dijanjikan di awal, tetapi tergantung pada laba yang diperoleh koperasi.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, SHU termasuk ke dalam pengertian dividen yang merupakan objek PPh sehingga harus dilaporkan dalam SPT Tahunnan penerima.

Namun, pembagian SHU tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23 oleh pihak lain (Lihat pasal 23 ayat (4) huruf f Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000).

Kewajiban Koperasi sebagai Pemotong Pajak

1.  Memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya bunga dan memberikan bukti pemotongan kepada anggota yang menerima bunga simpanan koperasi.

2.  Menyetorkan secara kolektif PPh selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya (menggunakan SSP dimana kolom nama dan NPWP SSP diisi dengan nama dan NPWP koperasi).

3.  Melaporkan ke KPP terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya (menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26).

 

Koperasi diatur dalam UU Nomor 25 tahun1992 tentang perkoperasian.

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. koperasi juga ikut membantu tataan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip dasar koperasi adalah sbb:

a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,

b. pengelolaan secara demokratis,

c. pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing2

d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,

e. kemandirian

 

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

a. modal sendiri berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah

b. modal pinjaman dapat berasal dari sumber berikut ini: anggota, koperasi lainnya dan/ atau anggotanya, bank/ lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah.

Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota. besar hasil usaha yang diterima anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

 

Peraturan Pajak yang terkait dengan Koperasi.

UU PPh4(1)d : Hal-hal yang dikecualikan sebagai objek potongan PPh adalah keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima koperasi.

UU PPh4(1)g : Pembagian SHU adalah objek PPh

UU PPh4(2) : bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dapat dikenakan PPh final.

UU PPh4(3)f : dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh koperasi dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dgn syarat sebagai berikut:

a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan

b. bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

UU PPh9(1)a : untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak koperasi, pembagian SHU tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

UU PPh23(4) : SHU yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya tidak dipotong PPh23

PP15/2009

a. penghasilan berupa bunga simpanan, yang dibayarkan oleh koperasi yang didirakan di Indonesia, kepada anggota koperasi OP dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.

b. besarnya PPh adl:

0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240rb/ bulan

10% (sepuluh persen)dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240rb/ bulan

c. Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi OP, wajib memotong PPh final pada saat pembayaran.

PP71/2008 Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang memenuhi ketentuan, tidak dikenai pajak penghasilanyang dibuktikan dengan surat keterangan bebas pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final.

PPN: koperasi adalah pengusaha kena pajak, dengan catatan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sesuai UU PPN.

 

Tambahan:

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan khusus bagi koperasi simpan pinjam yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, ditentukan besarnya yaitu : 0,5% dari piutang dgn kualitas lancar, 10% dari piutang dgn kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan, 50% dari piutang dgn kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan dan 100% dari piutang dgn kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan (Permenkeu No.81/PMK.03/2009).

Sesuai Pasal 9 UU KUP :

Bagi Wajib Pajak usaha kecil, jangka waktu pelunasan STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan SK Keberatan, SK Pembetulan,Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yakni dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan.

Sesuai Pasal 9 UU KUP jo. PMK 187/PMK.03/2007, Kriteria Wajib Pajak usaha kecil adalah :

Wajib Pajak orang pribadi usaha kecil:

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; dan menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau menerima penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp600.000.000,00.

Wajib Pajak badan usaha kecil

modal Wajib Pajak badan 100% dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp900.000.000,00.

 

Insentif PPh

Harta hibahan yang diterima oleh koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil (Pasal 4 ayat (3) huruf a.2 UU PPh jo. Peraturan Menteri keuangan Nomor : 245/PMK.03/2008) bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2, milyar.

Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh koperasi dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan dan (Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh) bukan merupakan objek PPh. Dengan demikian, apabila Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha menanamkan modal pada badan usaha lainnya di Indonesia dan menerima dividen dari badan usaha tersebut, maka atas dividen yang diterima tidak dikenakan PPh

UMKM yang berbentuk berbadan hukum termasuk Koperasi yang melakukan penanaman modalnya pada usaha-usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu di berikan fasilitas PPh berupa :

pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% / tahun

Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;

Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun

 

(PP No.1 Tahun 2007 jo. PP No.62 Tahun 2008)

Bagi UMKM yang berbentuk badan usaha, tarif PPh badan menjadi tarif tunggal yaitu 25% dan apabila memenuhi syarat (peredaran bruto setahun tidak melebih Rp50.000.000.000) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari 25% atau menjadi 12,5% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,- (Pasal 31 E UU PPh).

Contoh :

Koperasi X tahun 2010 peredaran brutonya Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp200.000.000, maka perhitungan pajak terhutangnya : Rp200.000.000 x (25% x 50%) = Rp25.000.000,-

Contoh :

UKM (PT.X) tahun 2010 peredaran brutonya Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000. (tiga miliar rupiah),

maka perhitungan pajak terhutangnya :

Jumlah Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

(Rp4.800.000.000 : Rp30.000.000.000) x Rp3.000.000.000 = Rp480.000.000

Jumlah Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

Rp3.000.000.000 – Rp480.000.000 = Rp2.520.000.000

PPh yang terutang :

(50% x 25%) x Rp480.000.000     = Rp 60.000.000

25% x Rp2.520.000.000                  = Rp 630.000.000 (+)

Jumlah PPh yang terutang                    Rp 690.000.000

 

Insentif PPN

Koperasi dan UMKM melakukan kegiatan usaha Impor dan penyerahan di dalam negeri berupa Barang hasil makanan ternak,unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan, bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan serta barang hasil peternakan PPN nya dibebaskan. Dengan demikian, apabila Koperasi dan UMKM membeli jenis barang tersebut, tidak akan dikenakan PPN (Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007

Koperasi dan UMKM melakukan kegiatan usaha (melakukan penyerahan barang dagangan atau jasa) di Batam, Bintan dan Karimun di bebaskan dari pengenaan PPN termasuk apabila melakukan impor barang dari luar daerah tersebut, juga dibebaskan dari PPN, PPh Pasal 22 import dan cukai (PP No.2 Tahun 2009);

Koperasi dan UMKM yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan menyerahkan minyak goreng sawit curah dan minyak goreng kemasan sederhana dengan Merek MINYAKKITA, PPN-nya ditanggung oleh Pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25/PMK.011/2010 ttg PPN DTP atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di Dalam Negeri utk Tahun 2010);

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan koperasi kepada para anggotanya merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu dividen (termasuk SHU Koperasi kpd anggotanya) yg diterima oleh WP OP dengan tarif 10%.

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai)

Diolah dari berbagai sumber.  Posted by:  Admin @tanyaPAJAK

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s