Perubahan Ketentuan Penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN

Karena ada beberapa prosedur administrasi yang dianggap kurang efisien sehubungan dengan penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012, maka Menteri Keuangan melakukan penyempurnaan dengan menambahkan atau mengurangi beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Perubahan yang dilakukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 ini adalah untuk mengakomodasi tata cara pelaporan SPT Masa PPN bagi BUMN sebagai pemungut PPN dan tata cara pembuatan faktur pajak dan SSP bagi rekanan yang dipungut PPN-nya oleh BUMN. Perubahan yang dilakukan adalah dengan menambah ketentuan pada Pasal 7 ayat (4a) dan Pasal 8A, serta mengurangi ketentuan pada Lampiran Bagian angka Romawi II Nomor 5 dan Nomor 6, Bagian angka Romawi III, serta menambahkan format daftar nominatif Faktur Pajak dan SSP yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh BUMN sebagai Pemungut PPN.

 

posted by:  Admin @tanyaPAJAK

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s