Syarat Formal Dan Material Faktur Pajak

Sedikit tentang Syarat Formal Dan Material Faktur Pajak PPN. Faktur Pajak merupakan salah satu dokumen yang sangat penting dan PPN ini. Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak. Agar Faktur Pajak dapat berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPN yang berbunyi: ”Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (9), Faktur Pajak dikatakan telah memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 13 ayat (5) yaitu Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

  1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Persyaratan formal dari faktur pajak diatas wajib dipenuhi oleh Pengusaha Kena Pajak yang menjual BKP/JKP karena apabila tidak dipenuhi, Faktur Pajak yang diterbitkan dianggap cacat sehingga tidak dapat dijadikan Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menjadi lawan transaksinya (oleh PKP pembeli). Selain itu kepada Pengusaha Kena Pajak penerbit Faktur Pajak, sesuai bunyi Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak,  akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% dikalikan nilai transaksi yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut.

Tidak semua Pengusaha Kena Pajak yang dikarenakan membuat faktur pajak tidak sesuai persyaratan formal terkena sanksi, ada pengecualian dari pengenaan sanksi apabila Pengusaha Kena Pajak keliru atau tidak mengisi secara lengkap nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dan keliru atau tidak mengisi secara lengkap nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran. Kepada Pengusaha Kena Pajak penerbit faktur pajak tidak lengkap tersebut tidak dikenakan sanksi denda pasal 14 ayat (1) sebesar 2%, namun Pengusaha Kena Pajak yang penerima tidak dapat menjadikan Faktur Pajak tersebut sebagai Pajak Masukan.

Persyaratan Material

Persyaratan material dari Faktur Pajak adalah telah terpenuhi apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak jelas dan sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya dari BKP atau JKP yang diperjualbelikan. Berikut sebagian bunyi penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN :

”Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.”

”Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material”

Diluar batasan pemenuhan persyaratan formal dan material dari Faktur pajak, dalam rangka pengkreditan Faktur Pajak Pajak Masukan terdapat hal yang perlu diperhatikan yang sudah diatur secara pasti dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN yaitu mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) UU PPN pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

  1. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  2. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
  3. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
  4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  5. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  6. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
  7. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
  8. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
  9. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Jangka Waktu pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Pasal 9 ayat (9) adalah ”Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.”

Semoga postingan ini bermanfaat buat PAJAKers. Jika ada kesalahan penulisan, silahkan mention ke akun twitter kami @tanyaPAJAK, soalnya jarang ngerespons vai blog. Makacih :D

TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan.
Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
Pengusaha Kena Pajak Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak harus memiliki bukti dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.
Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.

 

Sumber: PER 24Tahun 2012 klik: http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14168#

Nota Retur, Nota Pembatalan, dan Pembatalan Faktur Pajak

Retur merupakan bagian dari mekanisme PPN, retur(pengembalian) dapat saja terjadi pada penyerahan baik BKP atau pun JKP selain itu retur dapat atas semua barang atau sebagian barang. Untuk itu ketentuan perpajakan telah mengatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.03/2010 tanggal 18 Maret 2010.

Nota Retur

Untuk nota retur mengatur antara lain :

Nota retur wajib dibuat oleh pembeli pada saat barang dikembalikan
Nota Retur paling seikdit harus memuat nomor urut nota retur; nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan; nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli; nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual; jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan; Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan; tanggal pembuatan nota retur; dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.
Nota retur dibuat rangkap dua, namun jika pembeli bukan PKP maka nota retur dibuat rangkap 3 sebagai pelaporan pembeli ke KPP terdaftar.
Retur dianggap tidak terjadi jika nota retur tidak selengkapnya keterangan sebagaiaman yang diisyaratkan, nota retur tidak dibuat pada saat barang dikembalikan, nota retur tidak dilaporkan ke KPP dimana pembeli terdaftar jika pembeli bukan PKP, dan ada penggantian barang yang diretur oleh penjual.
Bentuk contoh Nota retur

Nota Pembatalan

Sedangkan untuk nota pembatalan jasa kena pajak diatur antara lain sebagai berikut :

Nota pembatalan harus dibuat oleh pengguna jasa kena pajak pada saat jasa kena pajak dibatalkan baik sebagian atau seluruhnya.
Nota pembatalan paling sedikit harus mencatumkan nomor urut nota retur; nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan; nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli; nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual; jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan; Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan; tanggal pembuatan nota retur; dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.
Nota pembatalan dibuat rangkap 2(dua) namun jika pengguna jasa bukan PKP maka nota pembatalan dibuat rangkap 3 (tiga) sebagai bahan untuk disampaiakn di KPP tempat pengguna jasa terdaftar.
Pembatalan dianggap tidak terjadi jika nota pembatalan tidak mencatumkan keterangan sebagaimana yang diisyaratkan, nota pembatalan tidak dibuat pada saat jasa kena pajak dibatalkan, dan nota pembatalan tidak disampaiakn ke KPP dimana pengguan jasa terdaftar dalam hal pengguna jasa bukan PKP.
Contoh Nota Pembatalan

Nota Retur/Nota pembatalan mengurangi pajak keluaran penjual/pemberi jasa pada masa diterbitkan nota retur/nota pembatalan oleh pembeli/pengguna jasa begitu pun jika ada PPnBM-nya

Nota Retur/Nota pembatalan mengurangi pajak masukan pembeli/pengguna jasa pada masa diterbitkan nota retur/nota pembatalan oleh pembeli/pengguna jasa begitu pun jika ada PPnBM-nya

Sedangkan jika pembeli/pengguna jasa bukan PKP maka atas PPN/PPnBM dari nota retur/nota pembatalan dapat dibiayakan pada masa pembeli/pengguna jasa menererbitkannya nota retur atau nota pembatalan.

Pembatalan Faktur Pajak

Sedangkan pembatalan Faktur Pajak adalah pembatalan yang diakibatkan dari pembatalan transaksi baik oleh pembeli atau penjual. Untuk tata cara pembatalan faktur pajak ini diatur dalam lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-13/PJ/2010 yakni :

Melampirkan dokumen yang memuktikan transaksi batal, dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang membuktikan transaksi batal.
Pihak penjual/pemberi jasa membatalkan faktur pajak yang telah diterbitkan dengan melampirkan dokumen pembatalan sebagai dimaksud angka 1.
Pihak yang membatalkan faktur pajak membuat surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak tempat pembeli terdaftar tentang pembatalan faktur pajak dimaksud.
Baik Penjual atau pembeli jika belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut maka faktur pajak yang dibatalkan tersebut tetap wajib dilaporkan dengan mencantumkan DPP dan PPN 0 (nul). Begitu pun jika penjual/pembeli telah melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut maka penjual/pembeli ada kewajiban melakukan pembetulan SPT Masa PPN di masa faktur pajak yang dibatalkan dilaporkan, dengan mengubah DPP dan PPN menjadi 0 (nul).

Referensi: http://faisalsmn.wordpress.com/2012/05/01/nota-retur-dan-nota-pembatalan/