Pajak Penghasilan Final atau Tidak Final (PPh) ?

Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong fihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan.Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini. Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang PPh.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresssif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

  • Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.
  • Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.
  • Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan

Pertimbangan penerapan PPh Final:

  • Penyederhanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha
  • memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak.

Perbedaan Pajak Penghasilan yang bersifat Final dan Tidak Final
No. Pajak Penghasilan Tidak Final Pajak Penghasilan Final

  1. Pajak Penghasilan dihitung dari Penghasilan netto yaitu penghasilan bruto ± biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan Pajak Penghasilan dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya untuk memperoleh, managih dan memelihara penghasilan
  2. Dikenakan tarif umum progressif (Pasal 17 UU PPh) Dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah atau KepMen.
  3. Jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri dapat dikreditkan pada SPT Tahunan Jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan 4 biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 5 Dalam keadaan rugi Wajib Pajak tidak membayar Pajak Penghasilan bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga ke 5 (lima) tahun pajak berikutnya.

Dalam keadaan rugi Wajib Pajak tetap membayar Pajak Penghasilan karena pengenaan pajak dikenakan pada penghasilan bruto dan bukan penghasilan netto.

Beberapa kategori penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

  1. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
  2. Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan
  3. Penghasilan dari hadiah atas undian
  4. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
  5. Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan.
  6. Penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan dibursa efek
  7. Penghasilan atas jasa konstruksi
  8. Penghasilan atas perusahaan pelayaran dalam negeri
  9. Penghasilan atas perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri.
  10. Penghasilan BUT perwakilan dagang asing di Indonesia
  11. Penghasilan atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap
  12. Penghasilan atas penjualan hasil produksi pertamina
  13. Penghasilan atas bunga simpanan anggota koperasi
  14. Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha.
  15. Penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara
  16. Penghasilan atas transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa.
  17. Penghasilan atas deviden yang diterima oleh Orang Pribadi dalam negeri.

Tidak Termasuk Objek Pajak
1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak ybs;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi Dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri,koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
- sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

 posted by admin @tanyaPAJAK

Perlakuan Pajak atas Hadiah

Kali ini admin @tanyaPAJAK akan menjelaskan tentang Perlakuan Pajak atas Hadiah.

Mungkin diantara PAJAKers pernah mendapakan hadiah baik dari hadiah undian maupun non undian. Hadiah Undian adalah hadiah yang didapatkan melalui proses pengundian, entah itu kuis atau sayembara. Hadiah non undian adalah hadiah yang didapat dari sebuah proses perlombaan, entah itu kejuaraan atau kegiatan kompetitif lainnya.

Menurut Keputusan Dirjen Pajak No.395/PJ./2001 menjelaskan pengertian hadiah ini.

1.  Hadiah Undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.

2.  Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.

3.  Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.

4.  penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

5.  Hadiah yang bukan merupakan objek pajak adalah : hadiah yang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi atau hadiah yang diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

Jenis Hadiah:

A.  Hadiah Undian
1. Objek pajak menurut pasal 4 ayat (1) huruf (b) UU PPh dan dapat bersifat final sesuai pasal 4 ayat (2) UU PPh
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000 ditetapkan tarif PPh atas hadiah undian sebesar 25% dan bersifat final.
3. Bersifat Final berarti tidak dapat digabung dengan penghasilan lainnya diakhair tahun dan pajakyang dibayarkan tidak dapat di kreditkan.
4. Penghasilan hadiah undian dilaporkan dalam kolom “Penghasilan yang dikenakan pajak final”

B.  Hadiah dari kegiatan/perlombaan
1. Objek pajak menurut pasal 4 ayat (1) huruf (b) UU PPh.
2. Berdasarkan pasal 21 UU PPh, pajak atas hadiah ini dipotong oleh penyelenggara kegiatan
3. Sesuai PER-31/PJ/2012, tarif PPh pasal21 sesuai dengan tarif pasal 17 UU PPh dan dikenakan terhadap nilai bruto hadiah yang diterima, jika penerima adalah wajib pajak orang pribadi dalan negeri (WPOP DN)
4. Jika penerima adalah wajib pajak luar negeri dikenakan PPh dengan tarif 20% dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan P3B
5. Apabila penerima hadiah adalah wajib pajak badan dalam negeri atau BUT (Bentuk Usaha tetap),dikenakan pemotongan PPh pasal 23 UU PPh dengan tarif 15% dari jumlah bruto.
6. Penghasilan yang diterima harus digabung dengan penghasilan lain dalam SPT Tahunan.
7. Pajak yang dipotong pengelenggara kegiatan adalah kredit pajak/dapat dikurangkan dari pajak terutang.

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan

1. Saat terutang
PPh atas hadiah dan penghargaan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu.

PPh dipotong oleh penyelenggara (hadiah dan penghargaan) sebelum hadiah atau penghargaan diserahkan kepada yang berhak.

Penyelenggara wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh atas Hadiah atau Undian, rangkap 3 :
Lembar ke-1 untuk penerima hadiah (Wajib Pajak).
Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak.
Lembar ke-3 untuk Penyelenggara/ Pemotong.

2. Penyetoran dan Pelaporan
Penyelenggara undian atau penghargaan wajib menyetor PPh yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank, Persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya Pajak (secara kolektif). Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian tersebut.

Lain-lain
Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

posted by: admin @tanyaPAJAK

Menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak (WP) Badan

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam Pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini  merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu pajak penghasilan badan.

Dalam hal menjalankan usaha, suatu badan atau perusahaan harus membuat pembukuan untuk menunjang kegiatan usahanya. Sama halnya dalam perpajakan, pembukuan juga wajib dibuat oleh wajib pajak yang berbentuk badan untuk mempermudah menghitung pajaknya. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai wajib pajak badan, kewajiban dan hak wajib pajak badan dalam perpajakan dan cara penghitungan pajak dari wajib pajak badan.

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial poltik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan menurut UU Pajak Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Adapun contoh cara menghitung penghasilan dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut :

Perusahaan Dagang

Penjualan Bruto ……………………………………………… Rp

-/- Retur ………………………………………………………..  Rp                            (-)

Penjualan Netto ………..….………………………………..  Rp

Harga Pokok Penjualan:

Persediaan awal tahun ….… Rp__________

Pembelian ………………            Rp                 _   (+)       

Tersedia untuk dijual …….    Rp                         _

Persediaan akhir tahun …    Rp                        (-)

Harga Pokok Penjualan ……………………………………. Rp                          (-)

Laba Bruto Usaha …………………………………………      Rp____________

 

Biaya administrsi dan Umum ……………………………   Rp                          (-)

Penghasilan Netto Usaha …………………………………    Rp____________

 

Penghasilan Di Luar Usaha …………                                  Rp…………………..

Biaya Di Luar usaha ……………………                                  Rp………    ………..

Penghasilan netto luar usaha …………………………..     Rp …………………_

Jumlah Penghasilan Neto (Komersial).…………………  Rp

===========

Dari jumlah penghasilan neto komersial tersebut, kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian (adjust-ment), yang didasarkan pada aturan-aturan perpajakan untuk memperoleh penghasilan neto fiskal, yakni penghasilan neto yang didasarkan pada perhitungan yang diakui secara fiskal.  Penyesuaian-penyesuaian tersebut disebut KOREKSI FISKAL.  Koreksi fiskal ada dua macam, yakni koreksi fiskal POSITIF dan koreksi fiskal NEGATIF.

Pengertian Rekonsiliasi Fiskal
Karena terjadi perbedaan pengakuan dalam menyusun laporan keuangan antara komersil dengan perpajakan maka perlu dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu mekanisme penyesuaian pelaporan keuangan wajib pajak badan menurut ketentuan komersial diubah menjadi menurut ketentuan perpajakan atau fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba/rugi sebelum pajak menurut komersial dengan laba/rugi menurut SPT Tahunan (perpajakan).
Untuk melakukan penghitungan PPh Badan, harus diketahui laba fiskal dalam tahun pajak yang didapat dari rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi, meliputi pendapatan dan biaya, secara ringkas rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap :
1.  Wajib pajak yang memiliki penghasilan final
2.  Wajib pajak yang memiliki penghasilan yang bukan objek pajak
3.  Wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan (pasal 9 UU PPh)
4.  Wajib pajak mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang (biaya fiskal) tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur oleh ketentuan fiskal
5.  Wajib pajak mengeluarkan biaya yang dikeluarkan bersama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final
Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal. Dimana koreksi fiskal ini terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang. Koreksi negatif adalah koreksi yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah.

a.   Koreksi Fiskal Positif:  koreksi yang dilakukan atas Laba Rugi Komersial yang menghasilkan Laba Fiskal lebih besar dari pada Laba Komersial (atau Rugi Fiskal lebih kecil dari pada Rugi Komersial).

Contoh:

Uraian Komersial Fiskal Keterangan
Pemberian sembako untuk pegawai diakui Tidak diakui Harus dikoreksi
Pemberian fasilitas rekreasi u/ pegawai diakui Tidak diakui Harus dikoreksi
Pemberian fasilitas tempat tinggal u/pegawai diakui Tidak diakui Harus dikoreksi

Akibat dari adanya koreksi ini maka biaya yang dihitung secara fiskal menjadi lebih kecil dari pada biaya yang dihitung secara komersial.  Akibat selanjutnya laba yang dihitung secara fiskal menjadi lebih besar dari pada laba yang dihitung secara komersial. Karena laba yang dihitung secara fiskal menjadi lebih besar maka disebut koreksi fiskal positif.

 

b.   Koreksi Fiskal Negatif: koreksi yang dilakukan atas Laba Rugi Komersial yang menghasilkan Laba Fiskal lebih kecil dari pada Laba Komersial (atau Rugi Fiskal lebih besar dari pada Rugi Komersial).

Contoh:

Penyusutan dalam perhitungan Laba Rugi menggunakan Metode Garis Lurus untuk jangka waktu lima tahun untuk aset senilai Rp100.000.000.  Perhitungan penyusutan Komersial-nya adalah sbb:

Harga perolehan Rp100.000.000
Penyusutan tahun pertama 20% Rp20.000.000

Penyusutan dalam perhitungan Laba Rugi Fiskal menggunakan Metode Sado Menurun dengan tarif 25% dari Nilai Sisa Buku.  Perhitungan penyusutan Fiskalnya adalah sbb:

Harga perolehan Rp100.000.000
Penyusutan tahun pertama 25% Rp25.000.000

Penyusutan tahun pertama adalah 25% dari nilai perolehan, karena pada tahun pertama nilai bukunya sama dengan nilai perolehan.

Jika diperbandingkan antara penyusutan komersial dengan penyusutan komersial akan tampak sebagai berikut:

Uraian Komersial Fiskal Keterangan
Penyusutan Rp20.000.000 Rp25.000.000 Harus dikoreksi sebesar Rp5.000.000

Penyusutan fiskal pada contoh tersebut diatas lebih besar Rp5.000.000 dari pada penyusutan komer-sial. Karena penyusutan sebagai beban secara fiskal dihitung lebih besar maka akibatnya penghasilan secara fiskal menjadi lebih kecil.  Karena laba secara fiskal menjadi lebih kecil (atau rugi secara fiskal menjadi lebih besar), maka disebut koreksi fiskal negatif.

Selanjutnya dari dari bagan perhitungan Laba Rugi dengan hasil akhir Jumlah penghasilan Neto Komersial tersebut dimuka, dapat diteruskan sebagai berikut:

Penghasilan Neto Komersial …………………. Rp………………….

Koreksi Positif …………… Rp…………………..

Koreksi Negatif …………. Rp…………………..

Saldo Koreksi ……………………………………… Rp………………….. + (-)

Laba/Rugi Fiskal …………………………………. Rp…………………..

Untuk memperoleh angka-angka dalam menghitung koreksi fiskal tersebut, harus dipahami pengeluaran-pengeluaran/beban yang diakui secara fiskal dan pengeluaran-pengeluaran/beban yang tidak diakui secara fiskal.  Pengeluaran-pengeluaran yang diakui/dapat dikurangkan secara fiskal diatur pada pasal 6 UU Pajak Penghasilan, sedangkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak diakui/tidak dapat dikurangkan, diatur pada pasal 9 UU PPh sebagai diuraikan berikut.

 

1.  Pengeluaran Yang dapat Dikurangkan (Pasal 6 UU-PPh)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak WP DN dan BUT ditentukan berdasarkan Penghasilan Bruto dikurangi :

a   Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, termasuk :
  1 Biaya Pembelian Bahan
2 Biaya berkenaan pekerjaan atau jasa termasuk :
  Upah Misalnya: upah borongan, upah harian dst untuk menye-lesaikan suatu pekerjaan
  Gaji Imbalan atas pekerjaan yang berhubungan dengan perburuhan

( lihat juga psl 9 huruf f dan j )

  Honorarium Imbalan atas pekerjaan namun tidak ada hubungan perburuhan, misalnya: honorarium  akuntan, honorarium konsultan, imbalan jasa audit, dan jasa-jasa ahli lainnya.
  Bonus Misalnya imbalan atas prestasi kerja
  Gratifikasi Pemberian kepada pegawai karena perusahaan memperoleh laba yang besar.
  Tunjangan dalam bentuk uang Contoh: tunjangan isteri, anak, kemahalan,  tunjangan ke-sehatan, tunjangan transport, THR  dsb.
3 Bunga, Sewa dan Royalty  
  Bunga Harus digunakan dalam rangka menjalankan usaha.  Bunga atas pinjaman yang tertanam dalam deposito tidak dapat dikurangkan.

(SE-46/PJ.04/95; tgl 5-10-1995)

  Sewa Misalnya sewa gudang, sewa tempat usaha, sewa alat-alat berat dsb.

Tidak termasuk:sewa sewa rumah untuk pegawai.

    Royalty Contoh: imbalan atas pemakaian merk dsb
4 Biaya perjalanan Dalam rangka menjalankan tugas perusahaan misalnya: tiket pesawat, biaya hotel dsb.
5 Biaya pengelolaan limbah Misalnya biaya untuk mengelola limbah mercuri untuk bidang usaha pertambangan emas, agar mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
6 Premi assuransi Untuk asuransi yang berkaitan dengan usaha. contoh : asuransi kebakaran, asuransi kerugian, asuransi kenda-raan perusahaan dsb.

Lihat psl 9 huruf d

7 Biaya Promosi dan Penjualan Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
8 Biaya administrasi Contoh: alat tulis, kantor dsb
  Rincian tersebut diatas merupakan contoh, karena disebutkan termasuk, berarti ada pengurangkan lain yang diakui secara fiskal, misalnya:
  Biaya representasi/intertainment, jamuan tamu Dapat dikurangkan asal dalam rangka menjalankan usaha dengan syarat dibuatkan daftar nominatif yang dilampirkan dalam SPT PPh.

(SE-27/PJ.22/1986)

  Telepon ·      Biaya langganan telepon biasa sepenuhnya dapat dikurangkan;

·      Biaya langganan telepon seluler atau biaya pulsa telepon seluler untuk pegawai karena jabatannya dapat dikurangkan sebesar 50%.

(Kep-220/PJ/2002)

  Biaya pemeliharaan kendaraan ·      Biaya pemeliharaan kendaraan, perbaikan  rutin untuk kendaraan operasional perusahaan seluruhnya dapat dibebankan sebagai biaya, termasuk untuk kendaraan antar jemput karyawan;

·      Biaya pemeliharaan, perbaikan mobil sedan untuk pegawai tertentu perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya sebesar 50%

(Kep-220/PJ/2002)

 

  Listrik dan air untuk perusahaan  
9 Pajak selain PPh Contoh : PBB, PKB dan pajak-pajak daerah
b   Penyusutan dan Amortisasi Diatur lebih lanjut pada psl 11
c   Iuran kepada Dana Pensiun, yang pendiriannya disyahkan oleh Menkeu Maksudnya untuk dana pensiun karyawannya.
d   Kerugian karena Pengalihan Harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan Contoh : perusahan menjual sebagian alat produksinya, dalam hal harga jual lebih rendah dari nilai sisa buku fiskalnya.
E   Rugi Selisih Kurs Misalnya perusahaan telah meminjam dana dari LN, yang pada saat mengembalikan kurs valasnya telah mengalami kenaikan terhadap rupiah.
f   Biaya Penelitian dan pengembang-an yg dilakukan di Indonesia  
G   Bea siswa, magang, pelatihan  
h   Piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat

a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan L/R Komer-sial;

b.  Harus disertai Daftar Nominatif yang diserahkan kepada DJP.

c.  Penagihannya telah diserakan

kpd Pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang mena-ngani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis ten-tang penghapusan piutang

 

 
i   Sumbangan dalam rangka penang-gulangan Bencana Nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;  
j   Sumbangan dalam rangka peneli-tian dan pengembangan yang dila-kukan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Peme-rintah;  
k   Biaya pembangunan infrastruktur sosial sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;  
l   Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatue dengan Peraturan Pemerintah.  
M   Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga, sesuai de-ngan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;  

 

2. Pengeluanan Yang Tidak Dapat  Dikurangkan (psl 9 UU PPh)

  Uraian Uraian, contoh dan pengaturan lebih lanjut
a Pembagian Laba Contoh : dividen, SHU Koperasi
b Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham Contoh: biaya service mobil pribadi pemegang saham
c Pembentukan/pemupukan dana cadangan Contoh: pencadangan untuk piutang tak tertagih misalnya dalam hal terjadi penjualan kredit
  Kecuali untuk:

·      Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, Badan Usaha lain yang usahanya menyalurkan kredit, SGU dng hak opsi, peru-sahaan pembiayaan konsumen, perusahaan anjak piutang.

 

 

a.  Untuk bank umum besarnya cadangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah:

§  50% dari kredit yang digolongkan diragukan, setelah dikurangi anggunan;

§  100% dari kredit yang digolongkan macet, setelah dikurangi nilai anggunan.

 

  ·      Cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan untuk ban-tuan sosial yang dibentuk Jam-sostek.

·      Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.

·      cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

·      Cadangan untuk biaya penana-man kembali usaha kehutanan;

·      Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuang-an limbah industri.

Dengan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

b.  Untuk bank perkreditan rakyat, besarnya cadangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah:

§  0.5% dari kredit yang digolongkan lancar;

§  3% dari kredit yang digolongkan kurang lancar, setelah dikurangi dengan nilai anggunan yang dikuasai;

§  50% dari kredit yang digolongkan diragukan, setelah dikurangi dengan nilai anggunan yang dikuarai;

§  100% dari nilai kredit yang digolongkan macet, yang masih tercatat dalam pembukuan, setelah dikurangi dengan nilai anggunan yang dikuasai.

c.   Untuk SGU sebesar 2,5% dari rata-2 saldo piutang ;

d.  Besarnya cadangan cadangan premi untuk menutup klaim yang jatuh tempo ditentukan oleh perhitungan aktuaria dan mendapatkan pengesahan oleh Badan Pengawasan Modal dan Lambaga Keuangan.

(Kep MK-80/95, jo Kep MK-68/1999, jo Kep MK-204/2000, jo. Per Men-03/2006)

 

d Premi assuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.Orang Pribadi. Bandingkan dengan asuransi pada uraian pasal 6.
  Kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan dihitung sebagai penghasilan bagi pegawai ybs. Bila asuransi dibayar oleh pemberi kerja maka premi tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.
e

Penggantian sehubungan dengan pekerjaan/jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan

Contoh:

·      Pengobatan cuma-cuma untuk untuk pegawai, dimana perusahaan langsung membayar kepada RS/ klinik

·      Pemberian beras, gula dsb.

·      Fasilitas perumahan;

  Kecuali :

·      makan/minum bagi semua kar-yawan/pegawai;

·      antar jemput karyawab;

·      imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu;

·      berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Yang diatur lebih lanjut berdasar-kan Peraturan Menteri Keuangan.

 

 

 

 

Daerah tertentu dimaksud adalah daerah terpencil yang layak dikembangkan

 

Contoh: pakaian kerja yang berkaitan dengan  keselamatan kerja, seragam satpam, seragam pabrik, pakaian proyek dsb.

 

f Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayar kpd pemegang saham, dan yg mempunyai hubungan istimewa

 

 
g Hibah, bantuan, sumbangan dan warisan  
  Kecuali:

·      Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyah-kan oleh pemerintah atau

·      Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh Lembaga keagamaan yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah,

Yang ketentuannya diatur berdasar-kan Peraturan Pemerintah.

 
h Pajak Penghasilan  
i Biaya untuk kepentingan pribadi WP dan keluarganya Contoh: biaya bahan bakar dan servis mobil pribadi WP.OP
j Gaji yang dibayarkan kpd anggota persekutuan, firma, CV yang modalnya tidak terbagi atas saham Dalam hal WP berbentuk firma atau CV tidak atas saham-saham, maka pemberian imbalan kepada anggota persekutuan tidak boleh dikurangkan.
k Sanksi bunga, denda, kenaikan serta sanksi pidana pajak Contoh: sanksi bunga atas keterlambatan menyetor PPh, sanksi denda dsb

 

3.  Rincian Koreksi Fiskal dan Rekonsiliasi antara Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal

Telah disebutkan dimuka bahwa untuk tujuan menghitung Penghasilan Kena Pajak, laporan keuangan perlu dilakukan penyesuaian/koreksi fiskal. Bagan tersebut dibawah ini menyajikan ikhtisar koreksi fiskal tersebut, yang didasarkan pada pasal 6, pasal 9 dan pasal 11 Undang Undang Pajak Penghasilan.

 

   

Uraian

Akuntansi

Komersial

Koreksi PPh/ Fiskal
Beda Tetap Beda Waktu
I Penjualan x - - x
II Harga Pokok Penjualan        
  Metode  FIFO x - - x
  Metode Rata-rata x - - x
  Metode LIFO x - k -
III Laba Bruto Usaha  ( I – II ) x     x
IV Beban Usaha        
1 Gaji x - - x
2 Tunjangan PPh 21 x - - x
3 PPh 21 dibayar perusahaan x k - -
4 Tunjangan dalam bentuk uang, misalnya : tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, THR dsb asal diberikan dalam bentuk uang. x - - x
5 Imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan atau fasilitas, misalnya:

·   Pengobatan cuma-cuma untuk untuk pegawai, dimana perusahaan langsung membayar kepada RS/ klinik

·   Pemberian beras, gula dsb.

·   Fasilitas perumahan;

·   Rekreasi.

x k - -
7 Imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan atau fasilitas yang merupakan pengecualian yang disebut diatas

·        makan/minum bagi semua karyawan;

·        antar jemput pegawai perusahaan;

·         imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu;

·         berkaitan dengan pelaksanaan peker-jaan misalnya : seragam pabrik, sera-gam proyek.

x - - x
8 Bunga, dengan syarat : digunakan dalam rangka menjalankan usaha. x - - x
9 Bunga atas pinjaman yang tertanam dalam deposito tidak dapat dikurangkan.

(SE-46/PJ.04/95; tgl 5-10-1995)

x k - -
10 Sewa : misalnya sewa gudang, sewa tem-pat usaha dsb. x - - x
11 Sewa rumah untuk ditempati pegawai x k    
12 Royalty, misalnya imbalan atas pemakaian merek. x - - x
13 Biaya perjalanan dalam rangka menjalan-kan tugas perusahaan. x - - x
14 Biaya pengelolaan limbah, misalnya biaya untuk mencegah pencemaran lingkungan x - - x
15 Premi asuransi yakni asuransi yang berkaitan dengan usaha wajib pajak misalnya : asuransi kebakaran, asuransi kerugian, asuransi kendaraan perusahaan dsb x - - x
16 Premi asuransi kesehatan, asuransi kece-lakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi - - - -
17 Biaya representasi/ intertainment, jamuan tamu.

Dapat dikurangkan asal dalam rangka menjalankan usaha dengan syarat dibuat-kan daftar nominatif yang dilampirkan dalam SPT PPh. (SE-27/PJ.22/1986)

x - - x
18 Biaya langganan telepon biasa untuk per-usahaan, sepenuhnya dapat dikurangkan; x - - x
19 Biaya langganan telepon seluler atau biaya pulsa telepon seluler untuk pegawai karena jabatannya dapat dikurangkan sebesar 50%. (Kep-220/PJ/2002) x k   x
20 Biaya pemeliharaan kendaraan, perbaikan  rutin untuk kendaraan operasional perusahaan seluruhnya dapat dibebankan sebagai biaya, termasuk untuk kendaraan antar jemput karyawan; x - - x
21 Biaya pemeliharaan, perbaikan mobil sedan untuk pegawai tertentu perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya sebesar 50%

(Kep-220/PJ/2002)

x k - x
22 Listrik dan air untuk kepentingan perusa-haan x - - x
23 Iuran kepada Dana Pensiun, yang pendiriannya disyahkan oleh Menkeu x - - x
24 Biaya penelitian dan pengembangan yang jumlahnya wajar untuk untuk menemukan teknologi atau sistem baru asal dilakukan di Indonesia, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan x - - x
25 Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bea siswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan x - - x
26 Kerugian karena piutang yang tidak dapat ditagih (bukan bank/SGU hak opsi)

a.  Penyisihan

b.  Metode Langsung dengan syarat dibuat-kan daftar nominatif, penagihannya telah dilimpahkan kepada BUPLN, Pengadilan;

c.   Telah dipublikasikan

 

 

x

x

 

 

-

-

 

 

k

-

 

 

-

x

27 Pembagian laba dengan nama atau dalam bentuk apapun         -        -      - -
28 Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham         -        - - -
29 Pajak pajak, termasuk : PBB, PKB, dan pajak-pajak lainnya x - - x
30 Pajak Penghasilan         - - - -
31 Sanksi administratif perpajakan, berupa bunga, denda dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda dan kenaikan x x - -
32 Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham dan yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. - - - -
33 Sumbangan pada umumnya x k - -
34 Sumbangan dalam rangka penanggulangan Bencana Nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;  

x

     

x

35 Biaya pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah; x - - X
36 Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;  

x

     

X

37 Sumbangan untuk Fasilitas Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah; x     X
38 Sumbangan dalam rangka pembinaan oleh raga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;  

x

     

x

39 Penyusutan Harta (diuraikan tersendiri) x - x x
40 Amortisasi (diuraikan tersendiri) x - x x
V Laba Usaha  ( III – IV) x - - x
VI Penghasilan Diluar Usaha        
1 Dividen sebagai hasil dari penyertaan modal kepada perusahaan di Dalam Negeri. x - - x
2 Dividen sbg hasil dari penyertaan modal kepada perusahaan di DN, dimana penyer-taannya sebesar 25% atau lebih dari modal perusahaan tempat investasi dilakukan. x x - -
3 Bunga atas deposito, tabungan lainnya pada bank-bank di Indonesia x k - -
4 Keuntungan atas penjualan saham perusa haan lain, yang dilakukan di luar bursa efek x - - x
5 Keuntungan atas penjualan saham, dan sekuritas lainnya, transaksi derifatif, yang dilakukan di bursa efek, dan penjualan saham pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. x k - -
6 Keuntungan pengalihan harta perusahaan x - - x
7 Penghasilan royalty x - - x
8 Penghasilan dari persewaan atas tanah dan atau bangunan, dikenakan PPh Final 10% x k - -
9 Penghasilan karena pengoperan harta berupa tanah dan atau bangunan  

x

 

k

 

-

 

-

10 Keuntungan selisih kurs x - - x
11 Hadiah, penghargaan x k - -
12 Penerimaan hibah dari pihak yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, misalnya hibah dari induk perusahaan - - - -
VII Penghasilan Neto dari Usaha dan dari Luar Usaha ( V + VI ) x k k x

Keterangan :

x = Terdapat kesamaan dalam perlakuan atau terdapat nilai yang sama-sama diakui walaupun jumlahnya mungkin berbeda;
- = Tidak terdapat angka atau jumlah yang perlu dicatat atau dibukukan atau tiidak dilakukan koreksi fiskal
k = Terdapat koreksi antara Laba Rugi Komersial dengan Laba Rugi Fiskal  (Penghasilan Kena Pajak)

 

4.   Rangkuman Hubungan antara Perhitungan L/R Komersial dengan Perhitungan L/R Rugi Fiskal

Sebenarnya perhitungan Laba Rugi Fiskal itu didasarkan pada perhitungan Laba Rugi Komersial sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan, namun terdapat penyesuaian-penyesuaian terbatas untuk hal-hal tertentu.  Kesamaan maupun perbedaan diantara keduanya yang dapat dikelompokkan/diklasifikasi sebagai berikut:

No Kalsifikasi Penjelasan atau Contoh
1 Kesamaan Pengaturan Pengaturan dalam Menghitung Laba Rugi Fiskal sama/mengikuti keten-tuan/ pengaturan umum dalam menghitung Laba Rugi Komersial.

Untuk menghitung Laba Fiskal,

Dapat Dikurangkan: beban gaji, upah, biaya promosi, sewa ruangan, biaya listrik, air, telepon, alat tulis/kantor, perjalanan dinas, jasa-jasa yang terkait dengan usaha, pemeliharaan mobil, pemeliharaan mesin, dsb.

Tidak Dapat Dikurangkan: pengeluaran untuk kepentingan pribadi bagi WP perorangan, pengeluaran-pengeluran yang tidak ada hubungannya dengan usaha WP.

2 Perbedaan Pengaturan  
  a Perbedaan Prinsip Pengaturan dalam Menghitung Laba Rugi Fiskal berbeda dengan ketentuan/pengaturan dalam menghitung Laba Rugi Komersial.

Untuk menghitung Laba Fiskal,

Tidak dapat dikurangkan beban-beban untuk pegawai:

      yang diberikan dalam bentuk natura  misalnya: pemberian sembako, bingkisan lebaran.

      imbalan dalam bentuk   fasilitas-fasilitas, misalnya fasilitas: kesehatan, perumahan, pajak, yang ditanggung perusahaan.

      Sumbangan.

Catatan : terdapat pengecualian, misalnya seragam satpam/kerja, makan untuk semua pegawai ditempat kerja, sumbangan-sumbangan tertentu misalnya: sumbangan dalam rangka penanggualangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, dapat dikurangkan.

  b Keterbatasan pilihan dalam menentukan metode Pembukuan/ Akuntansi Dalam hal penyusutan, Fiskal hanya mengenal metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun.  Fiskal tidak mengenal penyusutan lainnya misalnya: Metode Penyusutan berdasarkan jam Jasa, Metode Penyusutan berdasarkan Hasil Produksi.  Demikian juga tidak dikenal adanya nilai residu dalam hal penyusutan fiskal.

Dalam hal penilaian persediaaan/harga pokok, Fiskal hanya mengenal metode FIFO dan Metode Rata-rata.  Fiskal tidak mengenal metode lainnya misalnya: metode LIFO, Lower Cost or Market dsb.

Dalam hal terdapat kerugian karena adanya piutang tak tertagih, fiskal hanya mengenal pembebanan secara langsung dengan syarat-syarat tertentu.  Pada dasarnya Fiskal tidak mengenal metode pencadangan untuk hal tersebut.

  c Diakui sebagai biaya dengan syarat Pengeluaran tertentu dapat diakui sebagai biaya apabila dipenuhi sya-ratnya.  Misalnya biaya entertaintment dapat dikurangkan sebagai biaya apabila disertai dengan daftar nominatif.
  d Tidak sepenuhnya  diakui sebagai beban usaha Penyusutan mobil sedan dan pemeliharaannya, pulsa telepon seluler, hanya diakui sebagai beban sebesar 50% dalam perhitungan Laba Fiskal.
  e Terdapat penghasilan tertentu yang dipisahkan. Penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan PPh Final, baik peng-hasilan maupun biayanya dipisahkan dari penghasilan lainnya. Misalnya penghasilan dari bunga deposito, hasil dari sewa ruko.

Dengan demikian sebenarnya yang harus diperhatikan adalah pada hal-hal yang berbeda saja, sehingga tidaklah sulit untuk menghitung Laba Fiskal apabila sudah terdapat perhitungan Laba Komersial.

Karena adanya perbedaan tersebut maka dalam menghitung Laba Fiskal setelah diketahui adanya Laba Komersial perlu dilakukan koreksi fiskal.

Koreksi fiskal dapat merupakan Koreksi Positif atau Koreksi Negatif.  Koreksi Positif adalah koreksi fiskal atas Laba Komersial untuk mandapatkan Laba Fiskal dimana hasilnya Laba Fiskal lebih besar dari pada Laba Komersial. Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal atas Laba Komersiel untuk mendapatkan Laba Fiskal dimana hasilnya Laba Fiskal lebih kecil dari pada Laba Komersial.

Untuk keperluan koreksi fiskal tersebut dapat disusun suatu Daftar Rekonsiliasi antara Laba Komersial dengan Laba Fiskal.

5.  Penghasilan Tidak Kena Pajak

Setelah didapat jumlah penghasilan neto, untuk mendapatkan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dikurangkan terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jumlah PTKP ini ditentukan dengan jumlah tanggungan keluarga wajib pajak secara relatif. Hal ini diatur pada pasal 7 Undang Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut :

  Sd 2004 2005 2006s.d 2008 Mulai 2009 Mulai 2013
a Diri wajib pajak Rp2.880.000,00 Rp12.000.000,00 Rp13.200.000 Rp15.840.000 Rp24.300.000
b Tambahan untuk wajib pajak yang kawin Rp1.440.000,00 Rp1.200.000,00 Rp1.200.000 Rp1.320.000 Rp2.025.000
c Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp2.880.000,00 Rp12.000.000,00 Rp13.200.000 Rp15.840.000

 

Rp24.300.000

 

d Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhya, paling banyak 3 orang Rp1.440.000,00 Rp1.200.000,00 Rp1.200.000 Rp1.320.000 Rp2.025.000

Penetapan jumlah PTKP ini dilakukan pada keadaan awal tahun, sehingga tambahan tanggungan keluarga pada tahun berjalan, misalnya terdapat kelahiran anak, maka untuk tahun tersebut belum mempengaruhi jumlah PTKP.  PTKP baru disesuaikan pada tahun berikutnya. Hal yang sebaliknya juga demikian, misalnya berkurangnya tanggungan keluarga karena adanya kematian, maka PTKP baru disesuaikan pada tahun berikutnya.

Dimaksud sebagai keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus adalah anak, cucu, ayah dan ibu dari wajib pajak. Sedangkan dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus adalah ayah mertua dan ibu mertua. Mereka dapat menjadi bagian dari PTKP dengan syarat menjadi tanggungan sepenuhnya bagi wajib pajak serta jumlahnya maksimum tiga orang.

6.  Kompensasi Kerugian

Sebagaimana disebutkan dimuka setelah diperoleh jumlah penghasilan neto, untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dikurangi terlebih dahulu dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya apabila ada, yang lazim disebut kompensasi kerugian. Untuk lebih memudahkan memahaminya dibawah ini disajikan sebuah contoh sebagai berikut :

PT ABC pada tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000.

Dalam lima tahun berikutnya diperoleh laba fiskal sebagai berikut :

Tahun 2010 laba fiskal Rp200.000.000,00

Tahun 2011 rugi fiskal Rp300.000.000,00

Tahun 2012 laba fiskal Nihil

Tahun 2013 Laba fiskal Rp100.000.000,00

Tahun 2014 Laba fiskal Rp800.000.000,00

Kompensasi kerugian dihitung sebagai berikut :

2009 Rugi Fsikal (Rp1.200.000.000,00)
2010 Laba Fiskal Rp200.000.000,00
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00)
2011 Rugi Fiskal (Rp300.000.000,00)
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00)
2012 Laba Fiskal Nihil
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp1.000.000.000,00)
2013 Laba fiskal Rp100.000.000,00
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp900.000.000,00)
2014 Laba fiskal Rp800.000.000,00
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp100.000.000,00)

Sisa rugi fiskal 2009 sebesar Rp100.000.000,00 yang masih tersisa tersebut pada akhir tahun 2014 tidak dapat dikompensasikan lagi untuk tahun 2015 dan tahun-tahun selanjutnya.  Sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 hanya dapat dikompensasikan dengan laba fiskal untuk tahun 2015 dan 2016 saja, karena jangka waktu kompensasi dibatasi untuk waktu lima tahun.

 

7. Menghitung Pajak Penghasilan/Penerapan Tarif PPh

Setelah diketahui jumlah penghasilan kena pajak, proses selanjutnya dalam menghitung pajak penghasilan adalah menerapkan tarif pajaknya. Tarif pajak penghasilan diatur pada pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut :

Sampai dengan tahun 2008

a.  Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

  Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
1 Sampai dengan Rp25.000.000,00 5%
2 Diatas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00 10%
3 Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 15%
4 Diatas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 25%
5 Diatas Rp200.000.000,00 35%

b.  Untuk Wajib Pajak Badan

  Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
1 Sampai dengan Rp50.000.000,00 10%
2 Diatas 50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 15%
3 Diatas Rp100.000.000,00 30%

 

Mulai tahun 2009

a.  Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

  Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
1 Sampai dengan Rp50.000.000 5%
2 Diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 15%
3 Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 25%
4 Diatas Rp500.000.000 30%

Contoh penerapan tarif untuk wajib pajak orang pribadi

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp600.000.000

5% Rp50.000.000 Rp2.500.000
15% Rp200.000.000 Rp30.000.000
25% Rp250.000.000 Rp62.500.000
30% Rp100.000.000 Rp30.000.000
Jumlah Rp125.000.000

Tarif tertinggi untuk wajib pajak orang pribadi dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b.   Untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif tunggal sebesar 28%.

Contoh penerapan tarif untuk wajib pajak badan

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp1.250.000.000.  Peredaran Bruto sebesar Rp51.000.000.000.

PPh terutang 28% x Rp1.250.000.000 = RpRp350.000.000.

Tarif tersebut menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010.

c.  Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang diseor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif biasa.

d.   Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif biasa yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian Penghasilan Bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat milyar rupiah).

Contoh Penerapan Tarif

  Peredaran Bruto Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh Terutang
1 4.500.000.000 562.500.000 14% 78.750.000
2 25.000.000.000 3.125.000.000    
2a 4.800.000.000 600.000.000 14% 84.000.000
2b 20.200.000.000 2.525.000.000 28% 707.000.000
        791.000.000

 

9.   Norma Penghitungan

Pada prinsipnya wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.  Berdasarkan pembukuan tersebut penghasilan kena pajak dapat dihitung.  Pada kenyataannya tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan.  Untuk itu Undang Undang Pajak memberikan kemungkinan bahwa wajib pajak boleh tidak menyelenggarakan pembukuan, namun cukup menyelenggarakan pencatan saja, dengan syarat :

         WP dimaksud adalah WP Orang Pribadi;

         Peredaran brutonya dalam satu tahun tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00

         WP memberitahukan sebelumnya kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Pencatatan sebagai dimaksudkan dimuka terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan, yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. [psl 28 (9) KUP]. Penghitungan pajak terutang yang didasarkan pada catatan tersebut dilakukan dengan Norma Penghitungan.

Norma penghitungan adalah pedoman untuk memghitung besarnya penghasilan netto yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagaimana disebutkan dimuka, Norma Penghitungan digunakan untuk menghitung pajak terhadap wajib pajak yang diijinkan untuk hanya mengelenggarakan pencatatan. Akan tetapi disamping diperuntukkan bagi wajib pajak yang diijinkan hanya menyelenggarakan pencatan, Norma Penghitungan diterapkan juga terhadap WP yang seharusnya menyelenggarakan pembukuan namun ternyata tidak tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, tidak bersedia menunjukkan pembukuan, bukti-bukti pembukuan pada saat dilakukan pemeriksaan pajak. Penerapan Norma Penghitungan yang terakhir ini disertai dengan pemberian sanksi administrasi. [psl 14 (5) PPh].

Contoh Penerapan Norma Penghitungan untuk menghitung Pajak Penghasilan bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan namun hanya menyelenggarakan pencatatan, dan telah mendapatkan ijin dari Dirjen Pajak.

Tahun 2010

Peredaran usaha WP Orang Pribadi pedagang Tekstil …….. Rp4.000.000.000.

Penghasilan Netto 30%……………………………………………….. Rp1.200.000.000.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Kawin dengan 3 anak

         Diri WP ……………………… Rp.15.840.000

         Tambahan karena kawin Rp   1.320.000

         Tambahan 3 anak ……… Rp   3.960.000

Jumlah……………………………………………………………..…………..Rp  21.120.000  

Penghasilan Kena Pajak ………………………………………………  Rp1.178.880.000

Pajak Penghasilan terutang:

5% x Rp 50.000.000      =   Rp   2.500.000

15% x Rp250.000.000      =   Rp 30.000.000

25% x Rp250.000.000      =  Rp 62.500.000

30% x Rp678.880.000      =  Rp203.664.000

Jumlah ………………………………  Rp298.664.000

[ pasal 14 PPh jo Kep-536/PJ/2000 ]

Fasilitas perpajakan diberikan untuk memberikan kemudahan bagi sektor-sektor usaha tertentu dengan pertimbangan tertentu, misalnya daya saing, penyerapan lapangan kerja dan perlindungan kepentingan umum. Adapun berbagai fasilitas dan insentif perpajakan bagi wajib pajak badan, sebagai berikut :
1.    Fasilitas perpajakan yang berkaitan dengan tarif pajak
a.    Fasilitas tarif pasal 17 ayat (2B) UU PPh
Dimana fasilitas ini diberikan kepada WP Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dan paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan dibursa efek Indonesia. Fasilitas bagi perseroan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku.
b.    Fasilitas tarif pasal 31E ayat (1) UU PPh
Fasilitas ini diberikan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PPh Pasal 17 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

2.    Fasilitas perpajakan yang berkaitan dengan non tarif atau insentif
Fasilitas ini dapat berupa pajak dibebaskan, tidak dipungut, atau ditanggung pemerintah.
a.    Fasilitas PPh untuk penanaman modal dibidang usaha tertentu dan atau didaerah-daerah tertentu.
Pihak yang berhak mendapat fasilitas ini adalah wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah ada, serta melakukan penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang usaha tertentu dan daerah tertentu. Fasilitas yang diberikan yaitu :
1)  Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan,
2)  Penyusutan dan maortisasi yang dipercepat,
3)  Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun,
4)  Pengenaan PPh atas deviden yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku.

b.    Fasilitas untuk PPN atau PPnBM
Dalam bidang PPN terdapat dua fasilitas yaitu pajak terutang tidak dipungut dan pembebasan dari pengenaan pajak yang dapat berlaku sementara atau selamanya. Jadi pihak-pihak yang memiliki usaha dan membantu kehidupan bangsa akan mendapat fasilitas perpajakan. Misalnya kegiatan yang sifatnya untuk menyendiakan alat-alat TNI, POLRI, dll. Dan kegiatan yang meningkatkan kecerdasan bangsa seperti buku-buku pelajaran, dll.

3.    Fasilitas yang membutuhkan surat keterangan bebas (SKB)
SKB dapat diajukan oleh WP kepada kantor pajak yang terkait dengan kewajiban PPh pasal 21, PPh pasal 22 misal atas impor emas batangan untuk ekspor emas batangan, PPh pasal 23 atas pemotongan PPh bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, SKB terkait PPN.

4.    Fasilitas perpajakan terkait kondisi-kondisi tertentu
a.    Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
Fasilitas ini berkaitan dengan pengembalian kelebihan pajak yang mana wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu didahulukan daripada wajib pajak lainnya. Melalui penelitian tanpa pemeriksaan dengan jangka waktu tiga bulan untuk PPh dan satu bulan untuk PPN.
b.    Pengurangan PPh pasal 25 karena keadaan perubahan usaha
c.    Fasilitas perpajakan karena pengecualian terkait kondisi tertentu

Demikian postingan dari admin @tanyaPAJAK. Kalau ada kesalahan ketik/peraturan pajak yang berlaku silahkan comment. Maklum admin juga manusia yang tidak sempurna.

Semoga tulisan ini berguna.

Referensi:

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEcQFjAE&url=http%3A%2F%2Findahjewel.blogspot.com%2F2012%2F06%2Fmakalah-wajib-pajak-wp-badan.html&ei=8JWtUKbfI4unrAeQ3IH4BQ&usg=AFQjCNGYm5ME6CiLEnjg3oneWFQZoax8gQ

http://financecontroller.blogspot.com/2011/06/cara-menghitung-pph.html

 

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Ada PAJAKers yang bertanya ke admin bagaimana syarat Pengurangan PBB. Nah karena penjelasannya panjang, gak cukup untuk twitter, admin tulis aja di blog :) Nah sekarang admin akan jelaskan secara singkat Syarat dan Ketentuan Pengurangan PBB bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengurangan PBB dapat diberikan untuk kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus yang dapat diberikan pengurangan tersebut antara lain:

1.  Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya. (untuk Wajib Pajak orang pribadi)

2.  Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah. (untuk Wajib Pajak orang pribadi)

3.  Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi. (untuk Wajib Pajak orang pribadi)

4.  Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi. (untuk Wajib Pajak orang pribadi)

5.  Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan. (untuk Wajib Pajak orang pribadi)

6.  Objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

7.  Objek pajak terkena bencana yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor atau sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Besarnya pengurangan, paling tinggi dapat mencapai 75% dari pajak terutang dan khusus untuk sebab luar biasa, paling tinggi dapat mencapai 100% dari pajak terutang.

Bagaimana Cara Mengajukan Permohonan???

Permohonan pengurangan disampaikan ke KPP Pratama, atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah KPP Pratama yang bersangkutan, baik secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Syarat Mengajukan Permohonan

Untuk memperoleh pengurangan PBB, dapat dilakukan permohonan secara perorangan ataupun kolektif, tetapi yang dibahas kali ini adalah permohonan pengurangan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang diajukan secara perorangan. Untuk mengajukan permohonan pengurangan PBB secara perorangan, syaratnya adalah:

1.  Permohonan untuk satu SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atau SKP PBB (Surat Ketetapan Pajak PBB).

2.  Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas.

3.  Diajukan kepada Kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama.

4.  Dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan.

5.  Surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus melampirkan surat kuasa.

6.  Diajukan dalam jangka waktu:

    1. 3 bulan terhitung sejak diterimanya SPPT

      1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP PBB

      1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB

      3 bulan sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

      (kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya)

7.  Tidak memiliki tunggakan PBB sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

8.  Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

Dokumen pendukung yang perlu dilampirkan dalam permohonan pengurangan PBB adalah sebagai berikut:

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa:

1.  Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang.

2.  Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya.

3.  Dokumen pendukung lain.

Untuk objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah:

1.  Surat pernyataan dari Wajib Pajak (WP) yang menyatakan bahwa hasil pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan sangat terbatas dan penghasilan WP rendah.

2.  Fotokopi Kartu Keluarga.

3.  Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon.

4.  Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya.

5.  Dokumen pendukung lain.

Untuk Objek pajak yang WP-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa:

1.  Fotokopi surat keputusan pensiun.

2.  Fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lain.

3.  Fotokopi Kartu Keluarga.

4.  Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon.

5.  Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya.

6.  Dokumen pendukung lain.

Untuk Objek Pajak yang WP-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa:

1.  Surat pernyataan dari WP yang menyatakan bahwa penghasilan WP rendah.

2.  Fotokopi Kartu Keluarga.

3.  Fotokopi rekening tagihn listrik, air, dan/atau telepon.

4.  Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya.

5.  Dokumen pendukung lain.

Untuk Objek Pajak yang WP-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa:

1.  Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah.

2.  Fotokopi SPPT tahun sebelumnya.

3.  Fotokopi Kartu Keluarga.

4.  Fotokopi rekening tagihn listrik, air, dan/atau telepon.

5.  Dokumen pendukung lain.

Format Surat Permohonan yang Diajukan secara Perorangan

Untuk format surat permohonan, dapat diperoleh pada lampiran I SE-77-2009 yang dapat diperoleh di www.pajak.go.id

Semoga Tulisan ini berguna buat PAJAKers semua.

Referensi (dapat diperoleh di http://www.pajak.go.id)

UU PBB

PMK No. 110/ PMK.03/2009 link:  http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13839

PER-46/PJ.09/2009 link:  http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13886

SE-77/PJ/2009 link:  http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13921

Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan

Ada PAJAKers (istilah followers) akun twitter @tanyaPAJAK yang menanyakan tentang Pajak Masukan. Karena Penjelasannya panjang, lebih dari 140 karakter, maka admin @tanyaPAJAK mau jelaskan melalui blog ini saja. Tulisan ini admin ambil dari beberapa media baik cetak dan melalui internet. Kalau ada kesalahan silahkan dikoreksi yah. Maklum admin manusia yang tidak sempurna. :)

Apakah Pajak Masukan itu? Pajak Masukan dapat dijelaskan secara sederhana sebagai Pajak Pertambahan Nilai yang harus Wajib Pajak bayar saat mendapatkan/memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Istilah Pajak Masukan sangat erat kaitannya dari mekanisme pemungutan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Metode pengkreditan Pajak Masukan berkaitan dengan salah satu prinsip pengenaan PPN, yaitu PPN pada hakikatnya hanya dikenakan pada perubahan nilai tambah dari BKP dan/atau JKP dalam setiap tingkatan rantai produksi dan distribusi dari BKP dan/atau JKP tersebut, dan hakekatnya penanggung terakhir dari beban Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumen akhir. Berdasarkan Pasal 1 UU PPN definisi Pajak Masukan adalah :

”Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak”

Mengingat pengenaan PPN hanya atas nilai tambah dan penanggung beban pajak yang sesungguhnya adalah konsumen akhir, maka dalam setiap rantai produksi dan distribusi BKP atau JKP berlaku mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran yang dihitung per masa pajak dengan hasil akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU PPN sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (3) : ”Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak”.
Pasal 9 ayat (4) : ”Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”.

Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran menjadikan produsen dan distributor hanya berfungsi sebagai pemungut pajak saja dan sama sekali tidak menanggung beban Pajak Pertambahan Nilai. Selain mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran terdapat metode penghitungan Pajak Masukan secara deemed yang berlaku untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu dan Pengusaha Kena Pajak yang peredaraan usahanya dalam satu tahun tidak melebihi jumlah tertentu. Dengan adanya metode deemed Pajak Masukan ini maka penanggung beban Pajak Pertambahan Nilai tidak lagi hanya dipikul oleh konsumen akhir tapi terbagi kepada dua pihak yaitu pengusaha dan konsumen.

Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, Dalam rangka penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, mempunyai beberapa cara penghitungan tergantung dari kondisi tertentu yang terjadi pada Pengusaha Kena Pajak.  Sama halnya dengan metode pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, pada metode deemed Pajak Masukan penghitungan penghkreditan Pajak Masukan juga terdapat beberapa cara yang berbeda tergantung kriteria dari Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan. Berikut ini  adalah berbagai metode dan penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan :

1)     Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran :

Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.

Ketentuan yang mengatur kondisi Pengusaha Kena Pajak tersebut ada pada Pasal 9 ayat (6) UU PPN sebagai berikut :

”Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”

Pada dasarnya pengkreditan Pajak Masukan bisa dilakukan selama berkaitan dengan adanya Pajak Keluaran yang dihasilkan sebagai kelanjutan adanya Pajak Masukan tersebut atau dengan kata lain pengeluaran WP untuk membeli Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak harus ada hubungannya dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh WP tersebut, keadaan jadi membingungkan apabila ketika Pengusaha Kena Pajak membeli BKP dan/atau JKP dikenai Pajak Masukan namun produk/jasa yang dihasilkan olehnya adalah barang dan/atau jasa yang tidak terutang PPN atau tidak dipungut PPN. Terhadap Pengusaha Kena Pajak tersebut berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.

Untuk mengetahui perbedaan penyerahan terutang PPN dengan penyerahan tidak terutang PPN, perlu kita cermati bunyi Pasal 1 angka 6 dan angka 7 UU PPN sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6 UU PPN : ”Penyerahan yang Terutang Pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai”

Pasal 1 angka 7 UU PPN : ”Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai”

Nah, lebih jauh lagi kita cermati bunyi pasal 4A dan Pasal 16B UU PPN sebagai berikut, Pasal 4A :

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

jasa pelayanan kesehatan medis;
jasa pelayanan sosial;
jasa pengiriman surat dengan perangko;
jasa keuangan;
jasa asuransi;
jasa keagamaan;
jasa pendidikan;
jasa kesenian dan hiburan;
jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
jasa tenaga kerja;
jasa perhotelan;
jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
Jasa penyediaan tempat parkir;
Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
Jasa boga atau katering

Pada dasarnya barang dan jasa tersebut diatas adalah barang dan jasa kena pajak, namun disebabkan kondisi tertentu dari fungsi dan sifat dari barang dan jasa tersebut sedemikian rupa hingga menjadi tidak dikenakan PPN.

Bunyi Pasal 16B sebagai berikut :

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
impor Barang Kena Pajak tertentu;
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perhitungan Pajak Masukan :

Penghitungan PM berdasarkan PMK No 78/PMK.03/2010 ini praktiknya adalah pertama-tama pada saat perolehan aktiva Pajak Masukan dikreditkan terlebih dahulu seluruhnya apabila berdasarkan perkiraan bahwa aktiva yang dibeli akan dipergunakan sepenuhnya untuk memproduksi BKP/JKP yang transaksinya terutang PPN, atau Pajak masukan dikreditkan terlebih dahulu pada masa terjadinya perolehan aktiva sebesar perkiraan persentasi porsi BKP/JKP yang transaksinya terutang PPN.

Selanjutnya setelah akhir tahun, Wajib Pajak akan menghitung kembali penggunaan sebenarnya dari aktiva tersebut, sehingga diketahui berapa persen penggunaan untuk penyerahan yang terutang PPN dan berapa persen penggunaan untuk penyerahan yang tidak terutang PPN. Apabila perbandingan yang sebenarnya telah didapat, maka Wajib Pajak wajib melakukan perhitungan kembali atas Pajak masukan yang telah dikreditkan ketika memperoleh aktiva dahulu, dengan cara menghitung koreksi berdasarkan persentasi sebenarnya dalam satu tahun tersebut hasilnya dikalkulasikan dengan Pajak Masukan yang telah dikreditkan, dilanjutkan dengan melakukan koreksi apabila berdasarkan perhitungan Pajak Masukan atas aktiva tersebut terlalu besar atau terlalu kecil dikreditkan. Jika terlampau kecil, selisih Pajak Masukan ditambahkan ke salah satu masa pajak di masa Januari, Februari atau Maret tahun berikutnya, demikian pula bila terjadi sebaliknya selisih Pajak Masukan dikurangkan dari salah satu masa pajak di masa januari, Pebruari atau maret tahun berikutnya. Apabila masa manfaat aktiva lebih dari satu tahun proses koreksi dilakukan secara bertahap selama masa manfaat aktiva yaitu empat tahun untuk BKP selain tanah dan bangunan.

Pada saat memperoleh BKP/JKP Pengusaha Kena Pajak memperkirakan jumlah transaksi yang akan terutang PPN dan tidak terutang, rumus penghitungan pengkreditan pajak masukan pada saat memperoleh BKP/JKP adalah :

P = PM x Z

dengan ketentuan: P = jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

PM = jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; Z = persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yangTerutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya (penyerahan terutang/seluruh penyerahan dalam setahun).

Penghitungan pengkreditan pajak masukan dalam rangka perhitungan kembali jika barang atau jasa merupakan aktiva tidak habis dalam satu tahun adalah :
PM
P     =     ——- x  Z
T

dengan ketentuan:

P’ adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku; PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; T adalah masa manfaat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang ditentukan sebagai berikut: 1) untuk Barang Kena Pajak berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun; 2) untuk Barang Kena Pajak selain tanah dan bangunan dan Jasa Kena Pajak adalah 4 (empat) tahun; Z’ adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku;

Hal yang perlu diperhatikan adalah :

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan seluruhnya
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seluruhnya

Pengkreditan Pajak Masukan Pengusaha Kena Pajak Yang Belum Berproduksi : Pasal 9 ayat (2a) bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. (topik ini telah pernah saya dibahas pada tulisan yang berjudul “Pengusaha Kena Pajak Gagal Produksi”)

Pengkreditan Pajak Masukan Atas Barang Kena Pajak Saat Restrukturisasi Perusahaan : Pasal 9 ayat (14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

2)     Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan (deemed Pajak Masukan) :

a)     Wajib bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu :

i)        Pedagang eceran bermotor bekas : 1% * Omzet

ii)      Pedagang eceran emas perhiasan : 2% * Omzet

iii)    PKP beralih usaha diluar kegiatan usaha tertentu :

(1)   Dapat memilih menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang peredaraanushanya tidak melebihi jumlah tertentu; atau

(2)   Menggunakan mekanisme PK PM

b)     Dapat bagi PKP yang peredaraan usahanya dalam 1 tahun tidak melebihi jumlah tertentu :

i)        PKP yang peredaraan usahanya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,- :

(1)   Penyerahan BKP : 4% * Omzet

(2)   Penyerahan JKP : 3% * Omzet

ii)      PKP yang peredaraan usahanya dalam 1 (satu) tahun buku melebihi Rp 1.800.000.000,- : wajib memakai mekanisme PK PM

Pajak Masukan apa saja yang tidak dapat dikreditkan?

a. PM atas perolehan BKP atau JKP oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP.
b. PM atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
c. PM atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan, jeep, station wagon, van dan combi, kecuali apabila BKP tersebut merupakan barang dagangan atau disewakan.
d. PM atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
e. PM atas perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya berupa faktur pajak sederhana.
f. PM atas perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
g. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan UU PPN
h. PM atas perolehan BKP atau JKP yang PMnya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
i. PM atas perolehan BKP atau JKP yang PMnya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang diketemukan pada saat dilakukan pemeriksaan. (Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16B ayat (3) UU PPN)
j. PM atas perolehan BKP atau JKP untuk menghasilkan penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

Nah demikian penjelasan singkat. Mudah-mudahan berguna buat PAJAKers yang membacanya.

 

Referensi:

UU PPN

http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?lang=id&artid=494&rol=P

BagaimanaMekanisme pengkreditan Pajak Masukan?
Prinsip dasar pengkreditan Pajak masukan adalah sebagai berikut:

  1. Pajak masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
  2. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.
  3. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang wajib dibayar oleh PKP.
  4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
  5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.
  6. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, misalnya:
    - Transaksi menggunakan Faktur Pajak Sederhana
    - Transaksi menggunakan Faktur Pajak Standar namun tidak memenuhi ketentuan (Faktur Pajak cacat)
    - Masa pengkreditan Pajak Masukan telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak

Pajak Masukan apa saja yang tidak dapat dikreditkan?
   
a.
PM atas perolehan BKP atau JKP oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP.
b.
PM atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
c.
PM atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan, jeep, station wagon, van dan combi, kecuali apabila BKP tersebut merupakan barang dagangan atau disewakan.
d.
PM atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
e.
PM atas perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya berupa faktur pajak sederhana.
f.
PM atas perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
g.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan UU PPN
h.
PM atas perolehan BKP atau JKP yang PMnya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
i.
PM atas perolehan BKP atau JKP yang PMnya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang diketemukan pada saat dilakukan pemeriksaan.
  Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16B ayat (3) UU PPN
j.
PM atas perolehan BKP atau JKP untuk menghasilkan penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

Tax Planning (Perencanaan Pajak)

Saat ini “Tax Planning” adalah salah satu istilah yang “beken” di bidang perpajakan. Banyak sekali PAJAKers yang menanyakan hal ini sama admin @tanyaPAJAK. Oleh karena keterbatasan karakter di Twitter,  lebih baik admin tulis saja di blog ini.

Setiap Wajib Pajak Badan yang ada di Indonesia mencari cara  untuk meminimalkan pajak penghasilannya dengan cara-cara yang legal. Nah hal ini lazim disebut dengan tax planning atau perencanaan pajak.

Apa sih tujuan pokok dari tax planning ini?

Tujuan pokok dari tax planning adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.  Tapi ingat, secara legal bukan ilegal. ;) Tax planning adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Pengertian Tax Planning
Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manjemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Udang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Tax Planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna menmdapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961).

Dalam sudut pandang perencanaan pajak, tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. pengertian dari tax avoidance adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional (international tax glossary, 2005).

Menurut Gunawan, yang dikutip oleh Lumbantoruan (Lumbantoruan : 1996:485), tax planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes). Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh misalnya, mengambil ketentuan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan. Pada umumnya tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3.

Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Tetapi kedua sanksi itu merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui tax planning yang baik. Maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana manajemen akan dilakukan perencanaan pembayaran yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

Perencanaan pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangin jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayaran dan lain sebagainya. Akhir dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak. Tentu lebih menguntungkan jika perusahaan membayar pajak pada saat terakhir dari pada penyetoran dilakukan jauh sebelumnya.

Jenis-jenis Tax Planning
Tax planning dibagi menjadi dua:
1)      Tax planning domestic nasional (national tax planning)
National tax planning hanya memperhatikan Undang-Undang Domestik, pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam national tax planning bergantung pada transaksi tersebut, artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hokum pajak yang ada, misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak?.
2)      International tax planning
International tax planning selain memperhatikan Undang-Undang Domestik, juga harus memperhatikan undang-undang  atau perjanjian pajak (tax treaty) dari negara-negara yang terlibat.

Penerapan Tax Planning
Sebelum menerapkan tax planning pada suatu perusahaan harus dilakukan analisis keadaan perusahaan, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kebijaksanaan perusahaan serta mencari kelemehan sehingga dapat ditentukan strategi perencanaan perpajakan yang tepat dilaksanakan.

Manajemen Perpajakan yang Ekonomis, Efisiensi, dan Efektif

Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful), seperti tax avoidance dan tax evasion.
Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda.

Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:
(1) tidak melanggar ketentuan perpajakan,
(2) secara bisnis dapat diterima, dan
(3) bukti-bukti pendukungnya memadai.

Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan
Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah. Secara administrative pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan atas masuknya sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikeluarkan terhadap keluarnya sumber daya seperti untuk konsumsi atau barang dan jasa.

Beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh konsumen atau masyarakat. Bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya/beban dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Pajak sebagai biaya akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima maupun yang akan dikembalikan kepada pemegang saham. Jadi pada dasarnya secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Dalam praktek bisnis umumnya pengusaha mengidentifikasikan pembayaran pajak sebagai beban. Sehingga pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut, untuk mengoptimalkan besarnya laba.

Dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing maka pengusaha wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian juga dengan kewajiban membayar pajak, karena merupakan biaya yang menurunkan laba sesudah pajak. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui Manajemen Pajak.

Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai berikut :
Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh lana dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak adalah:
a.       Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
b.      Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang sebenarnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

Perencanaan pajak (tax planning)
Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan, dengan maksud dapat menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan-peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan dari pembuat undang-undang. Maka tax planning disini sama dengan tax avoidance karena secara hakekat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan beban pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.
Tax avoidance adalah rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Tax avoidance dapat terjadi didalam bunyi ketentuan atau tertulis dalam undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terdapat dalam bunyi ketentuan undang-undang.

Aspek Formal dan Administrative Perencanaan Pajak

Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrative maupun sanksi pidana. Sanksi administrative maupun pidana merupakan pembrorosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya selaras dengan pengelompokkan hukum pajak, aspek formal administrasi maupun aspek materiel perlu dimengerti dan dipahami untuk dapat mengeliminir sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Pungutan pajak oleh Ditjen Pajak adalah UU KUP, UU PPh, UU PPN/PPnBM, PBB, Bea materai, dan Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dimana UU pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam PP, KepPres, KMK, SK, serta SE Ditjen Pajak.

Aspek administrasi dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP/NPPKP. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, membayar pajak, menyampaikan SPT, disamping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan pajak oleh WP.
Dalam sistem perpajakan selalu dipisahkan antara assessment dan payment. Assessment yang berlaku saat ini adalah self assessment dengan kewajiban menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri. Sedangkan sistem pembayaran yang berlaku dapat dilakukan sendiri oleh WP maupun melalui pemotongan oleh pihak ketiga (withholding system).

Pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik supaya jangan sampai terjadi pemborosan. Penyediaan dana harus direncanakan dengan baik supaya pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Disamping pembayaran pajak masih ada kewajiban pelaporan yang juga harus direncanakan supaya dapat selesai dan dilaporkan tepat pada waktunya.

Aspek Material dalam Perencanaan Pajak
Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak, maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, maka manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih karena dapat mengurangi optimalisasi sumber daya dan tidak kurang supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana. Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari rekayasa negatif.

Penghindaran Sanksi Pajak
Pembayaran sanksi perpajakan yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran terhadap pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan kea rah yang lebih produktif dan efisien sehinggaa meminimalisasi pemborosan tersebut dan dapat memkasimalkan kinerja dengan benar, selain harus kerja dnegan keras dan cermat.

Sanksi administrasi tersebut dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara maupun denda financial.
Walaupun perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, tetapi kalau ternyata motivasi rekayasa tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan perpajakan, administrasi perpajakan (fieus) dapat menganggap bahwa WP kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (tax planning):
a. Tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan   pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan buat WP merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
b. Secara bisnis perencanaan pajak masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Maka perencanaan pajak yang tidak masuk akan akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
c. Bukti-bukti pendukungnya yang memadai.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan
Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun materiel. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan. Dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktek tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu :
a. Memahami ketentuan dan peraturan perpajakan
Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti UU, PP, Keppres, KMK, SK, dan SE DitJen Pajak, kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat
Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam menyajikan informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk LK dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak (UU KUP pasal 28).

Pengendalian pajak (tax control)
Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun materil. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh sebab itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya pembayaran pajak dilakukan saat akhir tentu lebih menguntungkan dibandingkan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

Motivasi dilakukan Tax Planning
Motivasi dilakukannya tax planning bersumber dari tiga unsur perpajakan :
1.      Tax policy
Kebijaksanaan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak ada faktor-faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak yaitu :

ü  Pajak yang akan dipungut

Ada berbagai tipe pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung serta cukai seperti :
Ø  PPh Badan dan OP
Ø  Pajak atas Capital Gain
Ø  Withholding tax, gaji, upah, sewa, bunga, dan royalty
Ø  Pajak atas ekspor, impor dan bea masuk
Ø  Pajak atas undian/hadiah
Ø  Bea Materai

Adanya berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar dimana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan sendiri-sendiri misalnya Bea Masuk akan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari PKP atau bisa dimintakan restitusi apabila kita melakukan ekspor barang. Sedangkan PPh adalah pajak atas laba atau penghasilan yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak. Maka agar tidak menganggu atau tidak menderaskan cashflow perusahaan, perlu adanya perencanaan pajak yang baik agar bisa menganalisis atas transaksi apa, terkena pajak apa, dan perlu dana berapa sehingga diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

ü  Siapa yang akan dijadikan subyek pajak

Indonesia mengadakan pemisahan antara Badan Usaha dengan pribadi pemiliknya (pemegang saham), yang akan menimbulkan pajak ganda. Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen kepada pemegang saham dari Badan Usaha dimana pemegang saham adalah orang pribadi atau perorangan dan pemegang saham adalah berbentuk Badan Usaha (PT), maka disini menimbulkan usaha untuk perencanaan pajak dengan baik agar beban pajaknya rendah dan meringankan arus kas (cashflow) perusahaan sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain. Disamping itu adanya pertimbangan untuk menunda pembayaran deviden dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan, yang bagi perusahaan juga akan menimbulkan penundaan pajak.

ü  Apa saja yang merupakan objek pajak

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas obyek pajak yang secara ekonomis hakekatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak, agar beban pajak rendah. Jadi karena objek pajak merupakan basis perhitungan (tax bases) besarnya pajak, maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang.

ü  Berapa besarnya tarif pajak

Adanya penerapan tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seseorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang palin rendah.

ü  Bagaimana prosedurnya

Adanya self assessment system dan payment system mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan tax planning dengan baik. Saat ini sistem pemungutan (withholding) di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya. Hal ini disamping mengganggu cash flow perusahaan juga bisa berakibat terjadinya kelebihan pembayaran pajak atas pemungutan pendahuluan tersebut, dimana untuk memperoleh restitusinya memerlukan waktu dan biaya.

2. Tax Law
Kita menyadari bahwa kenyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur secara permasalahan dengan sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang lain (PP, Keppres, KMK, dan SE DJP), serta tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah (loophole) bagi WP untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan perencanaan pajak yang baik.

3. Tax Administration
Indonesia merupakan negara yang begitu luas wilayahnya dan begitu banyak penduduknya dan sebagai negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan perpajakan dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dengan WP, akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.
Secara umum motivasi dilaksanakannya tax planning adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak, Karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam penga,bilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan perpajakan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas obyek pajak yang secara ekonomis hakekatnya sama, dengan memanfaatkan :
*      Perbedaan tarif pajak (tax rate)
*      Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (tax base)
*       Loop hole (celah), shelter, dan haven.

Kesimpulan
Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimimalisasi kewajiban pajak.

Aspek-aspek dalam Tax Planning

a.      Aspek Formal dan Administratif

ü  Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok WajibPajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
ü  Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
ü  Memotong dan/atau memungut pajak;
ü  Membayar pajak;
ü  MenyampaikanSurat Pemberitahuan.

b.      Aspek Material
Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasialokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajakyang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkansecara benar dan lengkap.

Tahapan Tax Planning

a. Menganalisis informasi yang ada (analyzing the existing data base)
b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (designing one or more possible tax plans)
c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan)
d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (debugging the tax plans)
e. Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan).

Penjelasan Tahapan dalam Tax Planning

Menganalisis Informasi yang ada (Analysis of the existing data base).

Tahapan pertama dari proses pembuatan tax planning adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.
Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:

a. Fakta yang relevan
Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b. Faktor Pajak
Dalam menganalis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak adalah tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak yaitu menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara dan sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang-undang domestik maupun mancanegara.

c. Faktor non Pajak lainnya
Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain:

i. Masalah badan hukum
Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe dari pada perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubarannya.
ii. Masalah mata uang dan nilai tukar
Dalam ruang lingkup perencanaan pajak yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap finansial suatu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan resiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor atau impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing.
iii. Masalah pengendalian devisa
Sistem pengendalian devisa yang dimuat suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembahasan atau larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk menjamin uang atau menarik uang dari luar tanpa adanya izin Bank Sentral atau Menteri Keuangan. Berbagai macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbanagan bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya atau tidak, karena perhitungan laba-rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.
iv. Masalah Program intensif investasi
Masalah program insentif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi atau pemekaran usaha pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif inventasi yang merangsang bisa berupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.
v. Masalah faktor bukan pajak lainnya
Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada/tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, kesemuanya harus dipertimbangkan dalm penyusunan tax planning terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiari atau untuk keperluan lainnya.

Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (Design of one or more possible tax plans).
Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut ini:
a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan dan apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil atau pun gagal.
b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara berbeda.
c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.
Dalam banyak kasus, pertimbangan penghemaan pajak tidak hanya di pengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam data base. Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perluasan yang sederhana dari perencanaan pajak nasional. Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan.
d. Apakah kepemilikan dari hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dari semuanya itu.
e. Adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas.

Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (Evaluating a tax plan).
Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi :
a) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan,
b) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik,
c) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (Debugging the tax plan).
Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentu perencanaan pajak yang diinginan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena begaimanapun juga kerugian yan ditanggung merupakan kerugian minimal.

Memutakhirkan rencana pajak (Updating the tax plan).
Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi baik undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Strategi Umum Perencanaan Pajak

a.Tax saving
Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melaluipemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarifyang lebih rendah.Misalnya, perusahaanyang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawanmenjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b.Tax avoidance
Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak denganmenghindari pengenaan pajak melalui transaksiyang bukan merupakan objekpajak. Misalnya, perusahaanyang masih mengalami kerugian,perlumengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian naturakarena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal21.

c. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajakyang berlaku, perusahaan dapatmenghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:
ü  Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
ü  Sanksi pidana: pidana atau kurungan.

d. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturanyang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktuyang diperkenankan, khususnya untuk penjualankredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhirbulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajakdibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembeliansolar dan/atau impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.

Dalam kredit pajak PPN (Pajak Masukan), Pengusaha Kena Pajak dapatmenggunakan dokumenlain yang fungsinya sama dengan faktur pajakstandar, seperti SPPB atauSurat Perintah Pengiriman Barang(delivery order) yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu, FNBP(Faktur NotaBon Pen yerahan)yang dikeluarkan oleh Pertamina untukpenyerahan BBM dan/atau bukan BBM, dan tanda pembayaran atau kuitansi telepon.

Sumber:

Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat.

http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=28333

Syarat dan Prosedur Menjadi Konsultan Pajak

Kali ini admin @tanyaPAJAK akan mengulas sedikit tentang profesi konsultan pajak, apa itu konsultan pajak, syarat-syarat untuk mendapatkan ijin, dan bagaimana prosedur permohonannya.

Pengertian Konsultan pajak sendiri adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Profesi konsultan pajak adalah profesi yang dijalankan oleh para profesional yang memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak.

Syarat menjadi Konsultan Pajak:

Warga Negara Indonesia

Bertempat tinggal di Indonesia

Memiliki serendah-rendahnya ijazah Strata Satu (S-1) atua setingkat dengan itu dari Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara atau Badan usaha Milik Negara/Daerah.

Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bersedia menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan tunduk pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

 

Batas usia maksimal untuk menjadi Konsultan Pajak adalah 70 tahun

 

Izin dan Permohonan

Izin praktik Konsultan Pajak diterbitkan langsung oleh Dirjen Pajak.

Pemohon harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung antara lain:

Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan dengan mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II-1 Keputusan Menteri Keuangan ini;

Fotokopi Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;

Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang terakhir dan telah dilegalisir;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

Pas foto terakhir berwarna ukuran 4×6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 2×3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir;

Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar.

Surat Pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan/jabatan pada instansi/Lembaga Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II-2 Keputusan Menteri Keuangan ini;

Surat keterangan telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II-3 Keputusan Menteri Keuangan ini;

Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II-4 Keputusan Menteri Keuangan ini.

 

Bagaimana menurut PAJAKers setelah melihat syarat dan dokumen yang diperlukan untuk menjadi #konsultanPAJAK ? :D

Gampang atau susah ? ;)

Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan ini paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

 

Izin dapat dicabut oleh Dirjen Pajak yang disebabkan beberapa hal antara lain :

mengundurkan diri selaku Konsultan Pajak;

meninggal dunia;

telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun;

dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c;

tidak mendaftarkan diri sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau mengundurkan diri dari keanggotaan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

 

Permohonan untuk mendapatkan izin Konsultan pajak harus disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003.

 

Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak 

Hak Konsultan Pajak

Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat A berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat B berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap, dan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

 

Sedangkan untuk Kewajiban Konsultan Pajak antara lain

Konsultan Pajak wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Konsultan Pajak wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam mengurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, setiap Konsultan Pajak wajib:

memiliki Izin Praktek Konsultan pajak yang masih berlaku

memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III-1 dan III-2 Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.03/2005.

Konsultan Pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara.

Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat wajib mengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Konsultan Pajak wajib memenuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.03/2005 dan melampirkan fotokopi Sertifikat Penataran/Pendidikan Penyegaran Perpajakan.

Laporan Tahunan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun takwin berikutnya.

Konsultan Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian laporan tahunan secara tertulis untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

Ketentuan tentang Konsultan Pajak  ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.03/2005.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga profesional perpajakan, profesi konsultan pajak semakin diperlukan dunia bisnis. Apalagi sejak keluarnya PMK No 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari  2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa yang lebih memberikan ruang kepada Konsultan Pajak Terdaftar didalam memberikan jasa konsultan pajak menjadikan profesi konsultan pajak primadona para insan perpajakan sekarang ini. Sesuai dengan PMK ini, maka bagi perusahaan (WP Badan dengan peredaran bruto > 2.400.000.000,00) dan WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto > Rp 1.800.000.000,00 sudah tidak dapat lagi menguasakan kewajiban dan hak perpajakannya kepada karyawan bagian pajaknya sendiri, sehingga harus memakai jasa konsultan pajak.

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) web: http://www.uskp.or.id

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah gerbang bagi para praktisi pajak untuk memperoleh Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Praktisi pajak yang sudah lulus USKP berhak menyandang gelar BKP (Bersertifikat Konsultan Pajak). USKP diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan (Pusdiklat Pajak).

Ujian ini dilaksanakanan paling sedikit 2 kali dalam setahun yang meliputi Sertifikat A, B dan C. Sedangkan kurikulum, peraturan, soal ujian, dan metode penilaian USKP diselenggarakan oleh Konsorsium Pengembangan Konsultan Pajak Indonesia. Konsorsium ini adalah suatu kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan Konsultan Pajak Indonesia yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang terkait dengan pendidikan perpajakan, dan yayasan pendidikan yang mempunyai jurusan ilmu perpajakan.

Sunk Cost

SUNK COST

The sunk cost effect refers to a tendency to continue an endeavour once an investment in money, effort or time has been made (Arkes & Blumer, 1985), in the face of being more “economical” not continuing it at present. This effect is also known as the “Concorde fallacy”, or the “Don’t waste rule”.

Sunk cost dalam Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti diantaranya adalah biaya terpendam, biaya tertanam, biaya tenggelam dan beberapa arti lain. Namun secara ekonomi sunk cost adalah jenis biaya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan.

Definisi yang lain, Sunk cost adalah biaya yang telah dikeluarkan dan tidak dapat dipulihkan kembali. Sebelum dikeluarkan, sunk cost termasuk ke dalam bagian opportunity cost(sebagai dana cadangan atau lainnya) dan tidak relevan terhadap pengambilan keputusan di masa depan. Istilah ini berasal dari industri minyak dimana keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan pengoperasian sumur minyak dibuat atas dasar arus kas yang diharapkan dan tidak berdasarkan pada banyak uang dihabiskan dalam pengeboran itu. Hal ini biasa disebut dengan biaya tertanam(embedded cost), biaya tahun sebelumnya(prior year cost), biaya terdampar(stranded cost), atau modal tenggelam(sunk cost)

Menurut kamus akuntansi sunk cost adalah biaya yang timbul pada masa lalu yang tidak akan terpengaruh pengambilan keputusan pada saat ini. Contohnya adalah sebuah mesin yang dibeli dangan harga $400.000 tiga tahun yanglalu mempunyai nilai buku sebesar $40.000. Nilai buku sebesar $40.000 ini tidak akan mempengaruhi keputusan dimasa datang tentang penggantiannya.

Dalam dunia akuntansi sunk cost diartikan sebagai biaya yang sudah terjadi dan pada umumnya tidak dapat dipulihkan.

Beberapa ahli mengungkapkan Sunk cost sebagai biaya masa lalu yang digunakan untuk investasi yang diperlukan oleh perusahaan.

Sunk cost berhubungan dengan fixed cost maka untuk menghitung sunk cost dapat menggunakan rumusan fixed cost, yaitu sebagai berikut:

Fixed cost = Sunk cost + Avoidable Fixed Cost

Jika dilihat dari rumusan fixed cost yaitu terdiri dari sunk cost dan dan avoidable fixed cost. Avoidable fixed cost adalah komponen dari fixed cost yang dapat dihindari, tetapi sunk cost adalah komponen dari fixed cost yang tidak dapat dihindari.

Sunk cost juga dapat dikatakan sebagi biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan produksi perusahaan. Contohnya seperti biaya kontrak gaji manajer. Manajer adalah seseorang yang tidak bersentuhan dan berhubungan langsung dengan produksi namun biaya gaji manajer tidak dapat dihindari dari pengeluaran biaya. Biaya gaji manajer tersebut disebut dengan sunk cost.

Biaya lain yang termasuk sunk cost adalah biaya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Beban yang dibebankan karena PBB adalah biaya yang tidak dapat dihindari dan PBB tidak berhubungan langsung dengan produksi sehingga biaya PBB disebut biaya sunk cost.Berdasarkan penjelasan tersebut  sunk cost dapat juga disebut biaya yang tidak dapat dihindari karena adanya komitmen dan persetujuan, perjanjian atau kontrak sebelumnya.

Pengambilan keputusan yang rasional, berdasarkan teori ekonomi, berasumsi manajer perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan perusahaan. Manajer harus menginvestasikan dalam proyek-proyek yang memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan dan secara periodik menilai kinerja ekonomis dari proyek-proyek itu. Mereka harus meneruskan proyek-proyek yang menguntungkan dan untuk menghindari kerugian, manajer harus menghentikan proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Dalam melakukan pertimbangan ini manajer harus mengabaikan sunk cost yang telah terjadi.

Meski demikian, berbagai bukti empiris yang telah didapatkan menunjukkan bahwa manajer yang memulai suatu proyek yang kemudian menjadi tidak menguntungkan justru lebih cenderung untuk meneruskan proyek itu daripada manajer yang tidak memulai proyek (Staw, 1976, 1981). Perilaku para pengambil keputusan ini sering disebut sebagai eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen merujuk pada tendensi oleh pengambil keputusan untuk bertahan atau mengeskalasi komitmennya pada serangkaian tindakan yang gagal (Brockner, 1992). Bazerman (1994) mendefinisikan eskalasi sebagai tidak rasional (nonrational escalation of commitment) adalah derajat di mana individu mengeskalasikan komitmen untuk tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan sebelumnya sampai satu titik yang melewati model pengambilan keputusan yang rasional. Individu atau manajer umumnya mempunyai kesulitan dalam memisahkan keputusan yang diambil sebelumnya dengan keputusan yang berhubungan ke masa depan. Sebagai konsekuensinya, individu akan cenderung membiaskan keputusannya oleh karena tindakan di masa lalu dan mempunyai tendensi untuk mengeskalasi komitmen terutama bila menerima umpan balik negatif (Bazerman, 1994).

Dalam dunia ekonomi dikenal juga ada istilah sunk cost dilemma. Teori ini mengungkapkan bahwa sunk cost tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan baik keputusan tersebut akan meyebabkan sebuah keuntungan atau justru mendatangkan sebuah bencana besar pada masa mendatang.

Secara garis besar sunk cost adalah biaya yang digunakan untuk memulai sebuah proyek. Biaya tersebut tidak akan mempengaruhi aruskas pada masa sekarang atau masa depan baik proyek tersebut berhasil maupun gagal.

Efek sunk cost mengacu pada kecenderungan untuk terus berinvestasi dalam uang, usaha, atau waktu yang telah ada (Arkes & Blumer, 1985), pada faktanya agar lebih ekonomis, sunk cost tidak lagi digunakan saat ini. Efek ini juga dikenal sebagai “kekeliruan Concorde”, atau “Jangan buang aturan”

Dalam pengambilan keputusan bisnis, sunk cost adalah biaya retrospektif yang telah dikeluarkan dan tidak dapat dipulihkan. Sunk cost kontras dengan biaya prospektif, biaya masa depan yang mungkin timbul atau berubah jika suatu tindakan diambil. Biaya retrospektif dan prospektif dapat bersifat tetap (artinya tidak tergantung pada volume kegiatan ekonomi, namun dapat diukur) atau bersifat variabel (tergantung pada volume).

Dalam ekonomi mikro, hanya biaya prospektif yang relevan dengan keputusan investasi. Jika sunk cost dimasukkan dalam pengambilan keputusan, maka hal itu tidak rasional untuk menilai keputusan karena terlalu subjektif. Pembuat keputusan dapat membuat keputusan sesuai dengan inisiatif mereka sendiri sehingga mereka bisa mendikte keputusan yang berbeda dan belum tentu efisien. Sunk cost tidak mempengaruhi dalam pengambilan keputusan karena dalam pembuatan keputusan, manusia dapat saja menerima atau menolak sehingga bisa saja mereka bertindak tidak rasional ketika membuat keputusan.

Sunk cost tidak mempengaruhi apakah pilihan si pembuat keputusan rasional atau tidak, hingga pembuat keputusan mengelola sumber dayanya sehingga ada calon biaya, yaitu biaya masa depan yang dapat dihindari atau benar termasuk dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Contoh: jika Anda mempertimbangkan membeli tiket preordering film, namun belum benar-benar membeli, hal itu termasuk calon biaya sehingga dapat dihindari(tidak membeli) dan jika harga tiket naik, Anda harus memasukkan perubahan biaya dalam pertimbangan pembuatan keputusan dan mengevaluasi kembali keputusan sebelumnya.

Para ekonom berpendapat bahwa sunk cost tidak diperhitungkan dalam pembuatan keputusan yang rasional. Dalam kasus tiket film, jika tiket telah dibeli dan pembeli ternyata tidak menyukai film tersebut, maka ada dua kemungkinan tindakan:

Tetap menonton, atau
Batal menonton dan memilih aktivitas lain yang lebih diminati.

Dalam kedua kasus, pembeli telah membayar harga tiket sehingga bagian dari keputusan tidak lagi mempengaruhi masa depan. Jika pembeli menyesal membeli tiket, keputusan saat ini harus didasarkan pada apakah ia ingin melihat film atau tidak. Ekonom ingin menunjukkan bahwa kedua pilihan sama merugikan, pilihan pertama Anda sudah rugi biaya dan waktu sedangkan pilihab kedua Anda hanya rugi biaya, tetapi waktu Anda dapat digunakan untuk hal yang Anda minati.

Sunk cost dapat menyebabkan biaya over-run. Perilaku ekonomi sering mempengaruhi keputusan ekonomi karena loss aversion: harga yang dibayarkan menjadi patokan untuk nilai, sedangkan harga yang dibayar harus relevan. Hal ini dianggap perilaku irasional. Para ekonom mencoba menunjukkan bahwa kekeliruan sunk cost dan loss aversion umum terjadi karena irasionalitas.

Dua fitur khusus karakteristik sunk cost adalah:

Bias probabilitas terlalu optimis, dimana setelah investasi-evaluasi, investasi diyakini akan membuat dividen meningkat.
Diperlukan tanggung jawab pribadi. Sunk cost yang muncul membuat si pengambil keputusan merasa bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Banyak orang memiliki keraguan tentang “membuang” sumber daya (loss aversion). Dalam contoh di atas, tiket film tidak dapat dikembalikan, kebanyakan orang akan merasa berkewajiban untuk pergi ke bioskop meskipun tidak benar-benar meninginkannya, karena merasa menyia-nyiakan biaya yang telah dikeluarkan dan tidak mungkin kembali. Para ekonom menyebutkan perilaku ini “irasional”: tidak efisien karena salah mengalokasikan sumber daya dengan bergantung pada informasi yang tidak relevan dengan keputusan yang telah dibuat. Bahasa sehari-hari, ini dikenal sebagai “membuang uang baik setelah buruk”.

Faktanya sunk cost sering digunakan ketika menganalisis keputusan bisnis, contohnya biaya promosi, biaya riset and development. Pemasaran(promosi) serta riset dan pengembangan pasti menimbulkan biaya yang biasanya tidak bisa dipulihkan. Setelah dikeluarkan, biaya tersebut hangus dan seharusnya tidak mempengaruhi keputusan harga masa depan. Kesalahan tersebut dalam game theory dikenal sebagai “Kekeliruan Concorde”.

Dilema Sunk Cost
Sunk cost tidak dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan karena dapat menyebabkan keputusan irasional. Situasi ini dapat digambarkan dengan teori permainan pendekatan untuk 1-player game.

Bygones Principal adalah teori ekonomi yang digunakan dalam bisnis. Teori ini menekankan pentingnya mengabaikan biaya masa lalu dan hanya mempertimbangkan biaya masa depan serta manfaatnya ketika membuat keputusan. Hal ini menunnjukkan ketika membuat keputusan, seseorang harus melakukan perhitungan matang dari biaya tambahan akan dikenakan dan berapa besar manfaatnya  terhadap keuntungan ekstra.

Contoh
Pada akhir 1980-an, PLTN USA belum siap beroperasi setelah menghabiskan miliaran dolar. Dari sudut pandang ekonomi, milyaran dolar dari investasi masa lalu tidak termasuk dalam pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Pass Principal menyatakan bahwa milyaran dolar dari biaya masa lalu tidak relevan lagi. Dari sudut pandang ekonomi, relevansi menyangkut biaya masa depan dan manfaat – yaitu, manfaat ekonomi dari listrik yang akan dihasilkan. Jadi dalam perhitungan ini sunk cost miliaran dolar tadi tidak relevan untuk biaya masa depan dan manfaat sehingga sunk cost tersebut diabaikan. Biaya masa depan PLTN akan lebih kecil. Sebuah analisis murni ekonomi menyimpulkan bahwa cara tersebut paling efisien untuk menyelesaikan konstruksi dan membuka PLTN. Namun, karena berbagai alasan, termasuk sunk cost, pabrik itu ditutup pada tahun 1989 tanpa pernah menghasilkan tenaga listrik komersial.

Sunk-Cost Tidak Masuk Perhitungan
Cash flow yang boleh diperhitungkan dalam analisa capital budgeting hanyalah cash flow yang terpengaruh dari hasil keputusan capital budgeting tersebut. Sunk cost adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan muncul lagi dari suatu proyek atau investasi baru. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan untuk memperhitungkan sunk cost dalam suatu analisa capital budgeting, karena biayanya sudah terjadi sementara keputusan investasi yang diambil baru akan terjadi di masa depan.

Misalnya: ketika suatu perusahaan melakukan riset pasar (riset and development) terhadap produknya maka semua biaya yang dikeluarkan untuk riset tersebut adalah sunk cost sehingga ketika melakukan evaluasi capital budgeting sebelum produksi dijalankan, sunk cost tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan, karena memang biayanya sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi di masa depan.

Referensi :

http://managementfile.com/column.php?id=1413&page=finance

http://mit.dspace.org/bitstream/handle/1721.1/7384/4457-04.pdf?sequence=1

http://en.wikipedia.org/wiki/Sunk_costs

http://www.businessdictionary.com/definition/sunk-cost.html#ixzz1lJqVvPTP

http://www.proz.com/kudoz/english_to_indonesian/bus_financial/636817-sunk_cost.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Sunk_costs

Penjelasan Singkat tentang PSAK 46

Banyak PAJAKers yang menanyakan tentang PSAK 46.  Dulu waktu admin @tanyaPAJAK ambil brevet, topik ini pernah dibahas walaupun hanya 2 atu 3 kali pertemuan. Tapi setelah dalam praktek (bekerja) jarang sekali menggunakan PSAK 46 ini. Ini sesuai pengalaman admin pad saat kerja. Sedikit perusahaan yang menerapkan PSAK 46 ini. Mungkin kebetulan saja admin bekerja diperusahaan yang tidak menerapkan PSAK 46.

Nah beberapa waktu yang lalu ada PAJAKers yang menanyakan hal ini sama admin.  Mau gak mau harus review lagi dan membaca kembali tentang PSAK 46 ini.

Tulisan ini admin ambil olah dari berbagai sumber, baik di internet maupun media cetak lainnya.

Bicara masalah pajak kurang kiranya kalau tidak menyebutkan jenis-jenis pajak itu sendiri, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak atas bea materai, pajak atas bumi dan bangunan, pajak atas barang mewah dll. Beriring dengan berkembangnya dunia akuntansi dan luasnya area perpajakan yang akan dikenakan, maka PSAK juga turut mengatur masalah perhitungan pajak. Tidak hanya hal tersebut namun dalam perkembangannya Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan peraturan tentang perhitungan pajak, dimana dasar pengenaan pajak khususnya pada unit bisnis mengunakan Laporan Keuangan Fiskal, artinya laporan keuangan yang dibuat oleh unit bisnis tersebut kemudian dikoreksi berdasarkan aturan-aturan pajak yang berlaku.

Perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan Laporan keuangan komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalah yang timbul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuaannya, yaitu adanya beda tetap dan beda permanen dalam aturan perpajakan. Keberadaan dua hal tersebut yang memunculkan timbulnya istilah pajak tangguhan.

Istilah-istilah dalam PSAK 46

Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya:

Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan
Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi
Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

Beban pajak (Penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode.

Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.
Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).
Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.
Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode.
Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:

Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

Perbedaan permanen dan perbedaan tetap dalam pajak

Perbedaan Permanen

Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan pajak yang timbul karena terjadi transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal (pajak). Dimana pengakuan seperti hal tersebut biasanya terdapat pada kategori dibwa ini, yaitu:

Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).

Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh yang terutang. Misalnya :
a)      Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
b)      Penghasilan dari hadiah undian
c)      Penghasilan bunga tabungan, deposito, jasa giro dan diskonto BI
d)     Penghasilan bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek
e)      Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan
f)       Penghasilan dari jasa konstruksi (Pengusaha Konstruksi Kecil)
g)      Penghasilan WP perusahaan pelayaran dalam negeri

3. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), misalnya biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya; daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas peghapusan piutang), pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, dll

Beda Sementara
Beda sementara adalah perbedaan yang terjadi secara fiskal karena perbedaan pengakuan waktu dan biaya dalam menghitung laba. adapun unsur-unsur yang menjadi objek dalam beda sementara adalah
a)      Metode Penyusutan dan atau Amortisasi
b)      Metode penilaian persediaan
c)      Penyisihan piutang tak tertagih
d)     Rugi-laba selisih kurs
e)      Kompensasi Kerugian
f)       Penyisihan bonus

Pengertian Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (tax loss carry forward) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembacanya.

Dasar Pengenaan Pajak
DPP aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi(penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) trsebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva.

Contoh :
Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar 30 dan sisa nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan mendatang dari penggunaan aktiva merupakan obyek pajak. DPP aktiva tersebut adalah 70.
Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga diakui dengan dasar kas. DPP piutang adalah nihil
Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha terkait telah diakui untuk tujuan fiskal. DPP piutang adalah 100.
Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan kembali pinjaman tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP pinjaman yang diberikan adalah 100

DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa mendatang. Contoh :

Nilai tercatat beban yang masih harus dibayar (accured expenses) 100. Biaya tersebut dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan dasar kas. DPP-nya adalah nol.
Nilai tercatat pendapatan bunga diterima dimuka 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak dengan dasar kas. DPP-nya adalah nol.
Nilai tercatat beban masih harus dibayar (accured expense) 100. Untuk tujuan fiskal biaya tersebut telah dikurangkan. DPP-nya adalah 100.
Nilai tercatat beban denda yang masih harus dibayar 100. Untuk tujuan fiskal, beban denda tersebut tidak dapat dikurangkan. DPP-nya adalah 100.
Nilai tercatat pinjaman yang diterima 100. Pelunasan pinjaman tersebut tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP-nya adalah 100.

Apabila DPP aktiva atau kewajiban tidak begitu jelas, maka DPP tersebut dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan dalam Pernyataan ini. Dengan beberapa pengecualian, perusahaan harus mengakui kewajiban (aktiva) pajak tangguhan apabila pemulihan nilai tercatat aktiva atau pelunasan nilai tercatat kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak.

Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan dengan membandingkan nilai tercatat aktiva dan kewajiban pada laporan keuangan konsolidasi dengan DPP-nya. Berhubung peraturan perundangan perpajakan di Indonesia tidak memperkenankan SPT konsolidasi, maka DPP aktiva dan kewajiban ditentukan dengan merujuk pada SPT masing-masing entitas.

Metode Penangguhan dalam Pajak penghasilan

a. Deferred Method (Metode Penangguhan)
Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (Income Statement Approach) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan matching principle pada periode terjadinya perbedaan tersebut.

b. Asset-Liability Method (Metode Asset dan Kewajiban)
Metode ini menggunakan pendekatan neraca (Balance Sheet Approach) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer.

c. Net-of-Tax Method (Metode Bersih dari Pajak)
Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai asset atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan.

Bagaimana cara Menentukan Pajak Tangguhan

a. Pengakuan (Recognition)
Standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan tax loss carry forward (TLCF) atau kompensasi rugi harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat asset pajak tangguhan atau deferred tax asset (DTA) dan akan melunasi nilai tercatat dalam kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability (DTL) tersebut.

b. Pengukuran (Measurement)
Cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku atau efektif akan berlaku di masa yang akan datang.

c. Penyajian (Presentation)
Standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam neraca ataupun laba rugi. Asset pajak tangguhan (DTA) atau kewajiban pajak tangguhan (DTL) harus disajikan secara terpisah dari asset atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur non current dalam neraca.

d. Pengungkapan (Disclosure)
Berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.Misalnya unsur-unsur utama perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak dan sebagainya.

Pengakuan pada Pajak Tangguhan
Untuk Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities)

Pengakuan asset atau kewajiban Pajak Tangguhan didasarkan fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan asset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar. Tetapi, apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu kewajiban.

Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya:
Deferred Tax Expense                         Rp. 120.000,00
Deferred Tax Liabilities                             Rp. 120.000,00

Untuk Asset Pajak Tangguhan  (Deferred Tax Asset)
Dapat diakui apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu asset. Dengan kata lain apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang lebih kecil akan dicatat sebagai asset pajak tangguhan.

Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya:
Deferred Tax Asset                               Rp. 120.000,00
Deferred Tax Income                            Rp. 120.000,00

Bagaimana Cara Mengindentifikasi Aktiva atau Kewajiban Pajak Tangguhan dan Penghasilan atau Beban Pajak Tangguhan menggunakan Pendekatan Laba Rugi
a. Lihat rekonsiliasi fiskal yang sudah dibuat dan identifikasi akun-akun di laba rugi yang termasuk dalam beda waktu, seperti:

Beban penyisihan persediaan
Beban penyisihan piutang tak tertagih
Beban penyisihan bonus
Beban penyisihan pensiun
Beban penyusutan atau dan Beban amortisasi

b.Identifikasi koreksi fiskal yang dihasilkan dari akun-akun di atas dan tentukan apakah koreksi fiskal tersebut termasuk koreksi positif atau negatif.
c. Hitung pajak tangguhan dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh dikali koreksi fiskal yang dihasilkan oleh langkah di atas.
d.Tentukan DTA/DTL dengan cara merujuk pada saldo DTA/DTL tahun sebelumnya.

Ditjen Pajak Perluas Uji Coba Penerapan Billing System

Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta dan sebagian KPP di wilayah Jawa Barat ikut serta dalam pelaksanaan perluasan wilayah uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) sejak 3 April 2012. Penerapan billing system mempermudah WP dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memastikan jumlah pajak yang telah disetorkan oleh WP, jika dibandingkan dengan sistem lama yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan dipandang kurang efektif.

KPP-KPP yang melaksanakan perluasan uji coba penerapan billing system adalah :
  1. seluruh Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
  2. seluruh Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus
  3. seluruh Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara
  4. seluruh Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan
  5. seluruh Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur
  6. seluruh Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat
  7. seluruh Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat, dan
  8. KPP di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat I, yang mencakup:
  1. KPP Madya Bandung
  2. KPP Pratama Bandung Bojonagara
  3. KPP Pratama Bandung Cibeunying
  4. KPP Pratama Bandung Cicadas
  5. KPP Pratama Bandung Karees
  6. KPP Pratama Bandung Tegallega
  7. KPP Pratama Majalaya
  8. KPP Pratama Sumedang
  9. KPP Pratama Cimahi
  10. KPP Pratama Soreang
Seluruh WP orang pribadi dan WP badan usaha selain bendahara pemerintah yang terdaftar pada KPP di atas menjadi peserta uji coba penerapan billing system. WP dapat melakukan pendaftaran peserta billing melaluiwebsite DJP dengan alamat http://sse-reg.pajak.go.id yang dapat diakses melalui: jaringan internet; atau counterTempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada KPP di atas. Elemen informasi yang disampaikan oleh WP dalam proses pendaftaran peserta billing meliputi: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat surat elektronik (e-mail account) WP, dan User ID yang dipilih oleh WP sendiri. Setiap WP yang terdaftar sebagai peserta akan menerima Nomor Identitas Peserta Billing (NIPB)User ID dan PIN/password.
WP yang melakukan pembayaran pajak melalui billing system harus melakukan pembuatan Kode Billing. Pembuatan Kode Billing dilakukan melalui pengisian data setoran pajak secara elektronik di website DJP dengan alamat http://sse.pajak.go.id. WP melakukan pembayaran pada Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan Kode Billing. Kode Billing berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan dan setelah melewati jangka waktu dimaksud secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi. Dalam hal Kode Billing tidak dapat dipergunakan maka WP dapat membuat kembali Kode Billing.
WP menerima Bukti Penerimaan Negara atas setiap pembayaran pajak melalui pelaksanaan uji coba penerapanBilling System. Bukti Penerimaan Negara yang diterima oleh WP itu dianggap sebagai SSP. Setiap transaksi pembayaran billing system akan dilakukan rekonsiliasi billing. Rekonsiliasi billing dilakukan atas data Kode Billing yang terbayar dan ter-reversal menurut database Modul Penerimaan Negara (MPN) dibandingkan dengan data Kode Billing terbayar dan ter-reversal yang diakui oleh kantor pusat Bank/Pos Persepsi. Hasil rekonsiliasi billing itu kemudian akan didistribusikan ke dalam sistem informasi DJP. Selama pelaksanaan uji coba billing system, WP tetap dapat melakukan pembayaran di Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan formulir SSP secara manual.