Nota Retur, Nota Pembatalan, dan Pembatalan Faktur Pajak

Retur merupakan bagian dari mekanisme PPN, retur(pengembalian) dapat saja terjadi pada penyerahan baik BKP atau pun JKP selain itu retur dapat atas semua barang atau sebagian barang. Untuk itu ketentuan perpajakan telah mengatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.03/2010 tanggal 18 Maret 2010.

Nota Retur

Untuk nota retur mengatur antara lain :

Nota retur wajib dibuat oleh pembeli pada saat barang dikembalikan
Nota Retur paling seikdit harus memuat nomor urut nota retur; nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan; nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli; nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual; jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan; Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan; tanggal pembuatan nota retur; dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.
Nota retur dibuat rangkap dua, namun jika pembeli bukan PKP maka nota retur dibuat rangkap 3 sebagai pelaporan pembeli ke KPP terdaftar.
Retur dianggap tidak terjadi jika nota retur tidak selengkapnya keterangan sebagaiaman yang diisyaratkan, nota retur tidak dibuat pada saat barang dikembalikan, nota retur tidak dilaporkan ke KPP dimana pembeli terdaftar jika pembeli bukan PKP, dan ada penggantian barang yang diretur oleh penjual.
Bentuk contoh Nota retur

Nota Pembatalan

Sedangkan untuk nota pembatalan jasa kena pajak diatur antara lain sebagai berikut :

Nota pembatalan harus dibuat oleh pengguna jasa kena pajak pada saat jasa kena pajak dibatalkan baik sebagian atau seluruhnya.
Nota pembatalan paling sedikit harus mencatumkan nomor urut nota retur; nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan; nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli; nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual; jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan; Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan; tanggal pembuatan nota retur; dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.
Nota pembatalan dibuat rangkap 2(dua) namun jika pengguna jasa bukan PKP maka nota pembatalan dibuat rangkap 3 (tiga) sebagai bahan untuk disampaiakn di KPP tempat pengguna jasa terdaftar.
Pembatalan dianggap tidak terjadi jika nota pembatalan tidak mencatumkan keterangan sebagaimana yang diisyaratkan, nota pembatalan tidak dibuat pada saat jasa kena pajak dibatalkan, dan nota pembatalan tidak disampaiakn ke KPP dimana pengguan jasa terdaftar dalam hal pengguna jasa bukan PKP.
Contoh Nota Pembatalan

Nota Retur/Nota pembatalan mengurangi pajak keluaran penjual/pemberi jasa pada masa diterbitkan nota retur/nota pembatalan oleh pembeli/pengguna jasa begitu pun jika ada PPnBM-nya

Nota Retur/Nota pembatalan mengurangi pajak masukan pembeli/pengguna jasa pada masa diterbitkan nota retur/nota pembatalan oleh pembeli/pengguna jasa begitu pun jika ada PPnBM-nya

Sedangkan jika pembeli/pengguna jasa bukan PKP maka atas PPN/PPnBM dari nota retur/nota pembatalan dapat dibiayakan pada masa pembeli/pengguna jasa menererbitkannya nota retur atau nota pembatalan.

Pembatalan Faktur Pajak

Sedangkan pembatalan Faktur Pajak adalah pembatalan yang diakibatkan dari pembatalan transaksi baik oleh pembeli atau penjual. Untuk tata cara pembatalan faktur pajak ini diatur dalam lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-13/PJ/2010 yakni :

Melampirkan dokumen yang memuktikan transaksi batal, dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang membuktikan transaksi batal.
Pihak penjual/pemberi jasa membatalkan faktur pajak yang telah diterbitkan dengan melampirkan dokumen pembatalan sebagai dimaksud angka 1.
Pihak yang membatalkan faktur pajak membuat surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak tempat pembeli terdaftar tentang pembatalan faktur pajak dimaksud.
Baik Penjual atau pembeli jika belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut maka faktur pajak yang dibatalkan tersebut tetap wajib dilaporkan dengan mencantumkan DPP dan PPN 0 (nul). Begitu pun jika penjual/pembeli telah melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut maka penjual/pembeli ada kewajiban melakukan pembetulan SPT Masa PPN di masa faktur pajak yang dibatalkan dilaporkan, dengan mengubah DPP dan PPN menjadi 0 (nul).

Referensi: http://faisalsmn.wordpress.com/2012/05/01/nota-retur-dan-nota-pembatalan/

About these ads

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s