Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Ada PAJAKers yang bertanya ke admin bagaimana syarat Pengurangan PBB. Nah karena penjelasannya panjang, gak cukup untuk twitter, admin tulis aja di blog :) Nah sekarang admin akan jelaskan secara singkat Syarat dan Ketentuan Pengurangan PBB bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengurangan PBB dapat diberikan untuk kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus yang dapat diberikan pengurangan tersebut antara lain:

1.  Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya. (untuk Wajib Pajak orang pribadi)

2.  Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah. (untuk Wajib Pajak orang pribadi)

3.  Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi. (untuk Wajib Pajak orang pribadi)

4.  Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi. (untuk Wajib Pajak orang pribadi)

5.  Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan. (untuk Wajib Pajak orang pribadi)

6.  Objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

7.  Objek pajak terkena bencana yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor atau sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Besarnya pengurangan, paling tinggi dapat mencapai 75% dari pajak terutang dan khusus untuk sebab luar biasa, paling tinggi dapat mencapai 100% dari pajak terutang.

Bagaimana Cara Mengajukan Permohonan???

Permohonan pengurangan disampaikan ke KPP Pratama, atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah KPP Pratama yang bersangkutan, baik secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Syarat Mengajukan Permohonan

Untuk memperoleh pengurangan PBB, dapat dilakukan permohonan secara perorangan ataupun kolektif, tetapi yang dibahas kali ini adalah permohonan pengurangan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang diajukan secara perorangan. Untuk mengajukan permohonan pengurangan PBB secara perorangan, syaratnya adalah:

1.  Permohonan untuk satu SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atau SKP PBB (Surat Ketetapan Pajak PBB).

2.  Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas.

3.  Diajukan kepada Kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama.

4.  Dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan.

5.  Surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus melampirkan surat kuasa.

6.  Diajukan dalam jangka waktu:

    1. 3 bulan terhitung sejak diterimanya SPPT

      1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP PBB

      1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB

      3 bulan sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

      (kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya)

7.  Tidak memiliki tunggakan PBB sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

8.  Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

Dokumen pendukung yang perlu dilampirkan dalam permohonan pengurangan PBB adalah sebagai berikut:

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa:

1.  Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang.

2.  Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya.

3.  Dokumen pendukung lain.

Untuk objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah:

1.  Surat pernyataan dari Wajib Pajak (WP) yang menyatakan bahwa hasil pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan sangat terbatas dan penghasilan WP rendah.

2.  Fotokopi Kartu Keluarga.

3.  Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon.

4.  Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya.

5.  Dokumen pendukung lain.

Untuk Objek pajak yang WP-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa:

1.  Fotokopi surat keputusan pensiun.

2.  Fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lain.

3.  Fotokopi Kartu Keluarga.

4.  Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon.

5.  Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya.

6.  Dokumen pendukung lain.

Untuk Objek Pajak yang WP-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa:

1.  Surat pernyataan dari WP yang menyatakan bahwa penghasilan WP rendah.

2.  Fotokopi Kartu Keluarga.

3.  Fotokopi rekening tagihn listrik, air, dan/atau telepon.

4.  Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya.

5.  Dokumen pendukung lain.

Untuk Objek Pajak yang WP-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa:

1.  Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah.

2.  Fotokopi SPPT tahun sebelumnya.

3.  Fotokopi Kartu Keluarga.

4.  Fotokopi rekening tagihn listrik, air, dan/atau telepon.

5.  Dokumen pendukung lain.

Format Surat Permohonan yang Diajukan secara Perorangan

Untuk format surat permohonan, dapat diperoleh pada lampiran I SE-77-2009 yang dapat diperoleh di www.pajak.go.id

Semoga Tulisan ini berguna buat PAJAKers semua.

Referensi (dapat diperoleh di http://www.pajak.go.id)

UU PBB

PMK No. 110/ PMK.03/2009 link:  http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13839

PER-46/PJ.09/2009 link:  http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13886

SE-77/PJ/2009 link:  http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13921

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s